Meski kuota Jamkesmas tahun 2013 mengalami kenaikan dari 244.669 peserta menjadi 345.675 peserta, namun ternyata tidak mengcover semua warga miskin, termasuk peserta Jamkesda yang sebelumnya dibiayai APBD Kab. Blitar. Bahkan ratusan nama peserta Jamkesmas tahun lalu sudah sudah tidak lagi terdata dalam kuota tahun ini. Ironisnya ribuan Kartu Jamkesmas yang sudah terdistribusi terpaksa harus ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan Kab. Blitar. Pasalnya dari 305.170 kartu Jamkesmas yang sudah terlanjur dibagikan ke masing-masing desa, terdapat  8.786 kartu yang identitas penerimanya tidak sesuai sasaran, diantaranya PNS/polisi/hingga yang berlatar belakang orang kaya. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blitar Kuspardani mengatakan, berdasarkan surat Kementerian Kesehatan, Pemkab. Blitar diberikan kewenangan untuk melakukan validasi data, yakni database peserta Jamkesmas dari Tim Percepatan Penanggulagngan Kemiskinan. Data peserta Jamkesmas yang tidak sesuai sasaran akan dihapus dari database untuk kemudian digantikan dengan peserta Jamkesmas  tahun lalu yang belum tercover dalam kuota tahun ini dan masih dalam kondisi miskin. Jika masih terdapat sisa, maka selebihnya akan diambilkan dari data peserta Jamkesda atau warga miskin yang belum  tercover keduanya.

Sementara bagi warga yang tahun ini kembali tidak terdata dalam Jamkesmas dan Jamkesda, maka akan dicover melalui SPM namun hanya bisa digunakan pada Rumah sakit Pemkab. Blitar saja yakni RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dimana tahun ini Pemkab. Blitar mengalokasikan anggaran mencapai Rp 8 miliar untuk Jamkesda dan SPM. (IM-Dishubkominfo)