SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Jl. Sudanco Supriyadi  No. 17 Telp. (0342) 808061
B L I T A R


PERS RELEASE
Nomor : 489/      /409.018/ 2013

Gubernur Jatim Resmikan Kantor DPRD Kabupaten Blitar

 

[pdf-embedder url=”http://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Peresmian-DPRD-Kanigoro.jpg”>Peresmian-DPRD-Kanigoro

 

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo usai membuka Pasar Hewan Terpadu dan Kontes Ternak di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi , meresmikan Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Jl. Kotabaru Kanigoro, Rabu (12/6). Dalam sambutannya orang nomor satu Di Jawa Timur tersebut mengungkapkan, gedung baru kantor legislatif tersebut cukup mengagumkan. Pasalnya, bangunan yang berdiri diatas lahan sekitar 2 ha itu, khas Jawa yakni sinom dan limasan. Harapannya, gedung tersebut tidak saja nyaman, tetapi juga bisa membuat tenang  penghuninya. Bisa melayani masyarakat dengan baik. Gubernur juga meminta, agar antara legislatif dan eksekutif bisa harmoni. Bahkan diminta, Panitia Anggaran diberikan otoritas penuh. Ini untuk meminimalisir konflik. Sehingga mulai dari kponsep sampai dengan finalisasi benar-benar tuntas. Fungsi cek dan balance bisa teraplikasikan.
    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan  Kanigoro yang notabene adalaha ibukota Kabupaten Blitar agar ditata cantik, penuh taman. Gedung diharapkan ada dalam taman, bukan taman dalam gedung.
    Sementara itu, sebelumnya Bupati Blitar, H.Herry Noegroho dalam sambutannya mengatakan, dibangunnya gedung tersebut sesuai dengan PP No.3 Tahun 2010 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten. Yang semula di Blitar pindah ke Kanigoro. Pemindahan itu ditandai dengan pemindahan Gedung DPRD Kabupaten Blitar. Diharapkan setelah peresmian tersebut, para wakil rakyat segera bisa menempati lokasi itu.
    Gedung DPRD Kabupaten Blitar yang dibangun  pada masa bakti kepemimpinan Bupati Blitar, H.Herry Noegroho 2011-2016 tersebut  berada diatas lahan eks bengkok sekitar 2 ha. Dana pembvangunan gedung itu sekitar 40 miliar yang terbagi dalam dua termin atau tahap. Tahap 1 Tahun 2010 sekitar 16 miliar, tahap 2 Tahun 2011 mencapai  24 miliar rupiah. Jadi total sekitar 40 miliar. Peresmiannya ditandai penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jawa Timur.


Dikeluarkan di :  B l i t a r
Pada tanggal    :  10 Juni 2013

 

 


    Kepala Bagian Humas dan Protokol

 

 

JONI SETIAWAN, S.Sos,  MSi
Pembina
NIP.  19690611 198809 1 001