SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Jl. Sudanco Supriyadi  No. 17 Telp. (0342) 808061
B L I T A R


PERS RELEASE
Nomor : 489/      /409.018/ 2013

Karanganyar Tertarik Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di 
Kabupaten Blitar

	[pdf-embedder url="http://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2013/06/k-anyar-300x200.jpg">k-anyar-300x200
Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu diantara Kabupaten yang 
terletak di Jawa Tengah Jumat (21/6) mengujungi Kabupaten Blitar. Mereka 
tertarik dengan perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah ini, 
selain itu Pemerintah yang memiliki julukan bumi INTANPARI (Industri, 
Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata) ini juga ingin mengetahui 
pengelolaan dan invetarisasi aset kelurahan.
	Ketua rombongan Kabupaten Karanganyar, Dra. Any Indriastuti, MM yang 
juga Asisten Bidang Pemerintahan di Ruang Perdana Kantor Bupati Blitar 
mengatakan, rombongan yang terdiri dari sekitar 10 orang tersebut ingin 
mengaplikasikan hasil study komparatifnya di Kabupaten Blitar. Mengingat 
secara geografis kabupaten ini sama dengan Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum, Miftakhudin saat 
membacakan sambutan Bupati Blitar mengungkapkan, Kabupaten Blitar 
merupakan salah satu Kabupaten di bagian Selatan Jawa Timur dengan luas 
wilayah sekitar 1.588,79 Km2. Secara geografis kabupaten ini terbagi dua 
oleh sungai Brantas. Secara administrasi Kabupaten Blitar terdiri dari 
22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 765 dusun, 93 lingkungan. Dan 
jumlah penduduknya sebanyak 1.380.553 jiwa.
Perubahan status dari desa dan kelurahan membawa dampak terhadap 
kekayaan dan Sumber Pendapatan yang menjadi milik pemerintahan desa 
dengan berubahanya status tersebut. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber 
pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa diserahkan menjadi milik 
Pemerintahan daerah kabupaten kemudian dikelola melalui APBD dengan 
memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
Hal ini dibenarkan Hendro Winarso, Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 
Dtegaskannya, Kabupaten Blitar memiliki 28 Kelurahan, dimana 28 
Kelurahan itu terletak pada 6 kecamatan. 28 Kelurahan tersebut sebelum 
menjadi kelurahan merupakan pemerintahan desa. Pembentukan Kelurahan 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang 
pedoman Pembentukan, pemecahan, Penyatuan dan penghapusan kelurahan. 
Dari ke-28 Kelurahan tersebut yang memiliki susunan organisasi pola 
minimal sebanyak 6 kelurahan, susunan organsiasi pola minimal plus 
sebanyak 11 kelurahan dan susunan organisasi pola maksimal sebanyak 11 
kelurahan.
Ditempat yang sama perwakilan dari PPKAD Kabupaetn Blitar menjelaskan,  
kekayaan berupa tanah kas desa yang telah dialihkan ke Kelurahan 
tersebut  dilelang dengan nominal mencapai 1 Miliar pada Tahun 2013 ini. 
Hasilnya, dikembalikan kepada kelurahan  untuk membiayai kegiatan 
masing-masing kelurahan tersebut. Asumsinya, ini sebagai  perimbangan 
antara pemerintahan desa dan kelurahan. Pasalnya, selama ini 
pemerintahan desa masih menerima ADD dan pembagian pajak bumi bangunan 
untuk kegiatan desa sedangkan di kelurahan sama sekali tidak menerima 
kucuran ADD. Dengan pengembalian hasil lelang tersebut diharapkan 
kelurahan di Kabupaten Blitar bisa berkembang dalam berbagai bidang.

Dikeluarkan di :  B l i t a r
Pada tanggal    :  21 Juni 2013





Kepala Bagian Humas dan Protokol



JONI SETIAWAN, S.Sos,  MSi
Pembina
NIP.  19690611 198809 1 001