Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur No. 560/1441/106.04/2013 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, perusahaan diminta untuk memberikan THR bagi karyawan pada H-14 atau maksimal H-7 Idul Fitri. Surat Edaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun diberikan THR sebesar 1 bulan gaji/upah. Sedangkan bagi karyawan yang memiliki masa kerja 3 bulan atau kurang dari 1 tahun, maka THR dihitung dari masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji atau upah.
Meski pemberian THR tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, namun bagi perusahaan yang masih aktif memang memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan tahunan itu pada masing-masing karyawan. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dengan tidak membayarkan THR sesuai ketetapan yang berlaku, dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 8 Permenaker 4 tahun 1994 yakni berupa kurungan dan denda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Blitar, Djohar Sutrsino mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar dari 600 perusahaan di Kab. Blitar, hanya 300 diantaranya yang hingga kini masih aktif. (IM-Dishubkominfo)