PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Semeru No. 40 Telp. (0342) 805022 Blitar 66112 Web. Mail : satpolpp@blitarkab.go.id

Profil-PPID
Profil PPID

Nama Kepala : TOHA MASHURI, S.Sos. MM.
Pangkat / Gol. : Pembina / IVa
NIP. : 19700219 199003 1 002
Alamat Rumah : Jl. Ciliwung Gg. IV, Bendo

  1. Visi dan Misi

Visi Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Blitar

“  TERWUJUDNYA POLISI PAMONG PRAJA YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA TERCIPTANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MENUNJANG TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA ”

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara profesional, efektif dan produktif
  3. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tentram, tertib dan kondusif
  5. Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
  6. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab
  1. Tugas, Pelayanan dan Struktur Organisasi

Tugas

Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Pelayanan – pelayanan

  1. Pelayanan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Satpol PP Kabupaten Blitar menyelenggarakan penertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Lembaga lain.

Satpol PP Kabupaten Blitar dalam giatnya mencakup pengamanan asset pemerintah daerah, pengamanan melekat pada pejabat negara, pelaksanaan operasi spanduk, operasi Minuman Keras Beralkohol, Operasi tempat-tempat hiburan, Penutupan Lokalisasi maupun usaha tambang yang tidak memiliki perijinan dan/atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar

  1. Pelayanan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satpol PP Kabupaten Blitar menyelenggarakan tugas koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Hal tersebut diimbangi dengan Giat pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah serta penyebarluasan produk hukum daerah. Antara Lain:

  1. Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Blitar
  2. Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol
  3. Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Blitar
  4. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan Pemasangan Papan Reklame, Iklan dan Spanduk Luar Ruang di Kabupaten Blitar
  5. Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Usaha Bidang Perfilman dan Penggunaan Media Elektronik
  6. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi IMB
  7. Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO) di Kabupaten Blitar
  8. Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Perijinan Usaha dan Retribusi Jasa Rekreasi Hiburan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  1. Pelayanan di Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Satpol PP Kabupaten Blitar turut menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, melakukan pembinaan sumber daya aparatur di bidang teknik fungsional serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan PHH, PPNS serta anggota Satpol PP Kabupaten Blitar secara keseluruhan.

  1. Pelayanan di Bidang Perlindungan Masyarakat

Satpol PP Kabupaten Blitar turut menyelenggarakan tugas penyiapan, kesiagaan, pengerahan dan pengendalian SatLinmas serta penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka bina potensi masyarakat menghadapi bencana.