Sampai dengan bulan Agustus 2013, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Blitar sedikitnya menerima 15 laporan kasus wanprestasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Blitar, Herman Widodo mengungkapkan, umumnya kasus wanprestasi yang dilaporkan ke dinas adalah terkait pelanggaran kesepakatan yang dilakukan anggota koperasi, dengan tidak mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian yang disepakati. Karena merasa dirugikan pihak koperasi, lantas melaporkannya ke dinas untuk diselesaikan. Terkait kasus-kasus wanprestasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah membentuk tim penyelesaian kasus atau sengketa koperasi, yang memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan mendamaikan pihak yang bersengketa melalui jalan kekeluargaan. Kebanyakan baik anggota dan pihak koperasi sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan re-scheduling (penjadwalan ulang) waktu jatuh tempo, pihak koperasi memberikan keringanan beban pengembalian pinjaman, atau penjualan jaminan dengan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun jika upaya kekeluargaan masih menemui jalan buntu, maka kasus kemudian dilanjutkan ke upaya hokum. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kab. Blitar, rata-rata per-tahun kasus wanprestasi (pelanggaran kesepakatan) yang ditangani mencapai 20 hingga 30 kasus. (IM-Dishubkominfo)