SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Jl. Sudanco Supriyadi  No. 17 Telp. (0342) 808061
B L I T A R


PERS RELEASE
Nomor : 489/      /409.018/ 2013

Sosialisasi Tentang Cukai, Pemkab Blitar Undang Petani Tembakau

	[pdf-embedder url="http://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2013/09/DAC.jpg">DAC 

 

 Pemerintah Kabupaten Blitar bekerjasama dengan  Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai Tipe  Pratama Blitar menggelar sosialisasi ketentuan 
bidang cukai terkait dengan peredaran rokok ilegal, Selasa (3/9) di Desa 
Boro Kecamatan Selorejo. Tujuannya antara lain  pengendalian konsumsi, 
pengeawsan peredaran, mitigasi dampak negatif serta optimal.isasi 
penerimaan negara.
	Lina Andriani, satu diantara pelaksana pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai Tipe  Pratama Blitar di acara tersebut memaparkan 
dasar hukum pelaksanaan tupoksi dibidang cukai adalah UU No.39 Tahun 
2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai.  Pengeertian cukai yakni pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 
dalam undang-undang. Menurutnya, penrimaan dari pungutan cukai nasional 
pada Tahun 2012 dari target 83 trilyun realisasinya 87 trilyun, semntara 
tahun ini target 92 trilyun. Sedangkan Blitar Tahun 2012 dari 
219.228.959.434 terealisasi 259.605.072.595. Sementara itu kriteria 
barang yang kena cukai terdiri dari; etil alkohil atau etanol, minuman 
yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang meliputi; sigaret, 
cerutu, rokok daun tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
	Lebih lanjut dikatakannya, pada kemasan harus dicantumkan secara jelas 
dan mudah terbaca; merk dan ejnis hasil tembakau, jumlah isi hasil 
tembakau yang diekmas, nama pabrik, lokasi pabrik dan kandungan tar dan 
nicotine.
	Dalam kesempatan yang sama, Khusna Lindarti, Kabag Perekonomian 
Kabupaten Blitar menjelaskan, modus pelanggaran dalam rangka 
penghindaran pungutan cukai yakni; hasil tembakau tanpa dilekati pita 
cukai, produksi hasil tembakau tanpa ijin, hasil tembakau dilekati pita 
cukai yang bukan peruntukannya, dan ahsil tembakau dilekati pita cukai 
yang bukan haknya serta tanpa dikemas dalam kemasan untuk penjualan 
eceran. Sanksi bagi pelanggar , akan mendapat sanksi antara lain; 
administrasi berupa debnda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling 
banyak 200 juta rupiah.
Ditegaskan pula prinsip dasar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT) adalah pengalokasian DBHCHT  per daerah harus didasarkan pada 
kontribusi penerimaan CHT daerah bersangkutan, penggunaan BDHCHT 
disesuaikan dengan karakteristik dan prioritas daerah dan penggunaan 
DBHCHT wajib dipertanggungjawabkan melalui penyampaian laporan realisasi 
penggunaan setiap enam bulan sekali. Sedangkan karakteristik daerah 
penerima DBH CHT yakni pengahasil CHT, pengahsil tembakau, pengahasil 
CHT dan tembakau.
Hadir dalam kegiatan itu, Camat Selorejo, kades Boro dan unsur terkait 
serta masyarakat atau petani serta pemakai tembakau.

Dikeluarkan di :  B l i t a r
Pada tanggal    :  03 Septemebr 2013

 




Kepala Bagian Humas dan Protokol



JONI SETIAWAN, S.Sos,  MSi
Pembina
NIP.  19690611 198809 1 001