Kendati SK Gubernur nomor 188/113/KPTS/013/2012, sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar penetapan wilayah Gunung Kelud, namun hingga kini Pemkab. Kediri tetap melakukan aktifitas pengelolaan wisata di kawasan Gunung setinggi 1.731 DPL tersebut. Padahal baik PTUN dan Pemerintah Provinsi Jatim telah menyatakan bahwa Gunung Kelud berada dalam status quo. Terkait hal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, Pemkab. Blitar tidak akan mengambil langkah apapun, dimana pasca keputusan PTUN, Pemkab. Blitar menghentikan aktifitas pembangunan jalan menuju Gunung Kelud. Menurut Hendro, Pemkab. Blitar memilih menunggu agenda pertemuan dengan Pemkab. Kediri yang sebelumnya pernah dijanjikan Gubernur. Sementara itu, karena pembangunan sejumlah fasilitas di lokasi wisata Gunung Kelud dilakukan tanpa seijin dari Perhutani Jawa Timur, Pemkab. Kediri dilaporkan ke Polda Jatim. Beberapa bangunan dan fasilitas wisata yang didirikan diatas lahan milik Perhutani itupun terindikasi illegal. (IM-Dishubkominfo)