Selama ini pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisata masih sebatas menggunakan aturan dari pemerintah pusat, karena daerah belum memiliki payung hukum seperti peraturan daerah (Perda), sehingga saat ini tengah dirancang pembuatan Raperda Pariwisata yang sebelumnya akan diawali dengan penandatanganan MOU antara pemerintah daerah dengan Rektor Udayana Bali. Menurut keterangan kasi Pengembangan Obyek pariwisata DISPORBUDPAR Kabupaten Blitar, Yudi, Mou tersebut untuk melakukan kajian akademis sebelum Ranperda Pariwisata disampaikan ke DPRD untuk dibahas. Ranperda Pariwisata diperlukan untuk pengembangan obayek-obyek wisata yang ada secara maksimal. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pengembangan pariwisata lebih terukur, sehingga setelah Ranperda Pariwisata ini disahkan, untuk pelaksanaan teknis akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbub).

Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, M. Taufik mengatakan, untuk pengembangan pariwisata secara maksimal diperlukan regulasi baik berupa peraturan Bupati (Perbup) atau Ranperda Pariwisata. Sehingga dengan adanya payung hokum, pengembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Blitar dapat lebih maksimal. (IR-Dishubkominfo)