Sejak digulirkan Pemkab. Blitar pada Tahun 2006 lalu, hingga kini pemberlakuan Perda Parkir Berlangganan masih saja memicu protes dari masyarakat. Mereka menganggap penerapan Perda tersebut tidak efektif karena warga yang sudah membayar pakir berlangganan bersamaan dengan pajak kendaraan, ternyata masih ditarik karcis parkir yang diduga oleh oknum jukir. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, Suyanto mengatakan, protes masyarakat tersebut dapat diaktualisasikan dengan menyampaikan keberatan langsung kepada Bupati, dimana hal ini diatur dalam salah satu klausul Perda Perkir Berlangganan. Namun Suyanto meminta, keberatan tersebut disampaikan dengan alasan yang objektif dan bukti yang mendukung keberatan masyarakat. Saat disinggung mengenai adanya oknum jukir yang terindikasi melakukan pungli dengan tetap menarik karcis parkir dari warga, Suyanto meminta agar masyarakat melaporkannya ke Dishubkominfo dengan menyertakan identitas oknum jukir bersangkutan berupa no dada serta wilayahnya. Pihaknya berjanji jika oknum jukir bersangkutan memang terbukti melakukan pungli, maka akan langsung dibebastugaskan.

Sementara itu, berdasarkan data Dishubkominfo, saat ini ada 115 jukir resmi yang ditugaskan di lapangan. Mereka tersebar di beberapa kecamatan antara lain Wonodadi, Srengat, Wlingi, Sutojayan, Kesamben, dan Kanigoro. (IM-Dishubkominfo)