Menanggapi indikasi mark up Program ADD yang diduga dilakukan beberapa desa, Inspektorat Kab. Blitar memastikan akan memeriksanya. Pernyataan ini diungkapkan Inspektur Kab. Blitar, Achmad Lazim. Menurut Lazim, meski hingga kini secara resmi pihaknya belum menerima laporan dari SKPD terkait perihal dugaan penyimpangan penggunaan ADD di sejumlah desa, namun sebagai lembaga pemeriksa pihaknya memastikan Inspektorat akan turun tangan melakukan pemeriksaan di desa atas penggunaan dana ADD yang diduga tidak sesuai. Untuk pelaksanaan ADD selama ini Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan secara rutin, dan jika diperlukan maka pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara mendalam. Namun Inspektorat masih menunggu rekomendasi dari Bapemas terkait desa mana saja yang perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Jika desa bersangkutan terbukti melakukan penyimpangan ADD, Lazim belum dapat memastikan langkah berikutnya yang akan dilakukan. Apakah Inspektorat merekomendasikan agar jatah ADD tahun 2014 dikurangi atau justru ditiadakan, karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan dan koordinasi dengan Bapemas.

Seperti diinformasikan sebelumnya, dari hasil monitoring evaluasi yang dilakukan Bapemas, sementara ini ditemukan ada 15 desa yang diduga melakukan mark up ADD. Hal ini terlihat dari nilai anggaran proyek fisik yang tercatat dalam Lembaran Kerja (LK) ADD lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk pengejaan di lapangan, sehingga diindikasikan ada penyimpangan anggaran. Selain itu ada beberapa desa lain yang pelaksanaan proyek fisiknya tidak jelas, namun tertulis di LK. (IM-Dishubkominfo)