Blitar – Hingga bulan Maret 2014 ini Panwaslu Kabupaten Blitar telah menyampaikan 6 kali rekomendasi kepada KPU untuk melakukan perubahan DPT. Demikian diungkapkan anggota Panwaslu Kab. Blitar Divisi Pengawasan, Bachtiar Arifin. Menurut Arifin, dari ke-6 rekomendasi tersebut, Panwaslu meminta agar KPU melakukan perubahan DPT menyusul ditemukan ada 3.935 kasus DPT.

Diungkapkan Bachtiar, dari jumlah tersebut, 781 diantaranya merupakan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar untuk dimasukkan ke dalam DPT. Selain itu terdapat 581 warga tidak dikenal namun terdaftar dalam DPT untuk dicoret. Panwaslu juga menemukan 508 pemilih ganda, 197 warga yang sudah meninggal, 98 warga pindah domisili, 39 pemilih TNI/POLRI, 34 warga yang belum cukup umur, dan 6 orang sakit jiwa. Kepada KPU, Panwaslu merekomendasikan agar temuan DPT bermasalah tersebut dicoret. Selebihnya terdapat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas agar melengkapi identitas mereka.

Belum lama ini Panwaslu juga menemukan 70 warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk DPT. Panwaslu meminta agar nama mereka dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bachtiar meminta agar 14 hari sebelum hari H pemungutan suara pada 9 April mendatang, ribuan kasus DPT tersebut telah dituntaskan oleh KPU dan tidak ada lagi perubahan. (IM-Dishubkominfo)