Blitar – Munculnya berbagai masalah atas pengelolaan anggaran untuk desa, seperti yang digulirkan pemerintah melalui Program ADD atau PNPM menunjukkan masih kurangnya SDM Kepala Desa termasuk perangkat. Oleh karena itu, realisasi anggaran Rp 1 miliar per-desa yang rencananya digelontorkan Pemerintah Pusat akan didampingi fasilitator. Demikian diungkapkan Sekretaris Bappeda Kab. Blitar, Eko Susanto.

Eko mengatakan, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, pengelolaan anggaran Rp 1 miliar tersebut tidak dilakukan desa sendirian namun didampingi fasilitator. Mereka nantinya akan membantu desa dalam menginventarisir potensi dan permasalahan di desa serta melakukan pemetakan untuk menentukan program yang akan dijalankan desa dengan anggaran Rp 1 miliar tersebut. Program-program yang sudah ditentukan kemudian dibagi selama masa jabatan Kepala Desa ke dalam RPJMDes. Dengan keberadaan fasilitator tersebut, diharapkan potensi penyimpanan atau kesalahan administrasi yang dapat menjadi temuan BPK dapat dihindari. Namun belum dapat dipastikan apakah anggaran untuk fasilitator tersebut didanai Pemkab. Blitar melalui APBD atau diambilkan dari dana Rp 1 miliar yang diterima desa.

Pemberian anggaran Rp 1 miliar per-desa ini seperti diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dalam anggaran tersebut sudah termasuk diantaranya dana ADD dan bagi hasil pajak. (IM-Dishubkominfo)