Blitar – Untuk kesekian kalinya, Bupati Blitar, H. Herry Noegroho menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, orang nomor satu di Kabupaten Blitar tersebut menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan. Penghargaan tersebut di terima oleh Bupati Blitar, Jumat, 3 Oktober 2014 di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo No.7 Surabaya yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Amir Syamsudin. Anubhawa Sasana Desa/ Kelurahan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Bupati/Walikota yang dinilai berjasa membina dan mengembangkan kelurahan/desa sadar hukum dalam wilayah kabupaten/kota.

Kepala Bagian Hukum, Haris Susianto, SH., M.Si dalam releasenya mengungkapkan, dari 8.675 desa/kelurahan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur 25 diantaranya yang meraih penghargaan desa/kelurahan sadar hukum ini. Dan di Kabupaten Blitar kelurahan yang sadar hukum yakni Kelurahan Wlingi. Kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum tersebut diantaranya; realisasi penerimaan PBB 90%, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, nihil/rendahnya kasus narkoba, tidak terjadi perkawinan dini sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan rendahnya tingkat kriminalitas. Hal ini dipertegas oleh sambutan Menkumham RI, Amir Syamsudin. Dikatakannya, menjadi desa/kelurahan sadar hukum merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai, karena harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat ketat. Lebih sulit lagi untuk mempertahankan desa/kelurahan sadar hukum.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya mengungkapkan, program desa/kelurahan sadar hukum merupakan program penting dalam menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman di masyarakat. Dahulu masyarakat kenal dengan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kini program Desa/ Kelurahan sadar Hukum lebih berintegrasi karena ada kegiatan yang sinergi dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian. Orang nomor satu di Jawa Timur itu menegaskan, sinergi kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam penegakakan hukum. Kalau antar kelembagaan tidak ada sinergi, maka efektifitas penegakkan hukum akan menjadi kurang, bahkan menjadi disensitif antar lembaga. Untuk itu, kegiatan ini merupakan kegiatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa pentingnya adalah sadar hukum itu dimotori di Desa/Kelurahan yang notabene suatu teritori yang paling awal dalam kehidupan kesadaran hukum.

Lebih lanjut disampaikan, penegakkan hukum dapat menjadi sarana pembangunan di desa/kelurahan. Desa/ Kelurahan tidak bisa melaksanakan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat jika ketertiban dan keamanan tidak ada. Sebaliknya, ketertiban dan keamanan tidak ada apabila penegakkan hukum tidak ada.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM yang didampingi Gubernur Jawa Timur meresmikan sekitar 25 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Timur. Dari 25 desa/kelurahan tersebut salah satunya Kelurahan Wlingi Kabupaten Blitar. (Humas)