Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf menilai keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kini semakin merata dimiliki oleh seluruh Kota/Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur, merupakan bukti proses demokrasi di provinsi paling timur pulau Jawa ini berjalan baik. Transparansi kinerja pemerintah adalah salah satu kebutuhan pokok dalam negara demokrasi, utamanya dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Kita patut berbahagia bahwa semakin hari proses demokrasi kita berjalan baik, dan sedang menuju ke arah sana. Komisi Informasi yang lahir pada masa reformasi kini mengawal pelaksaan PPID. Masyarakat dijamin untuk mudah dan cepat memperoleh informasi yang diinginkan,” kata Wagub yang akrab disapa Gus Ipul pada acara penganugrahan PPID Award yang digelar di Graha Pena yang juga disiarkan langsung oleh salah satu Stasiun TV Swasta, Jumat (12/12) malam.

Gus Ipul menuturkan proses demokrasi yang sedang dibangun harus didukung semua komponen, Pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pemilik informasi. Partisipasi Keduanya memiliki peranan penting dalam mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah dijamin oleh Undang-undang No 14 tahun 2008. Bahkan KIP di Jawa Timur telah diakomodasi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2011 dan perubahannya dalam Pergub Nomor 65 Tahun 2011.

Ia kemudian mengilustrasikan wajah pemerintahan ke depan idealnya seperti Akuarium, yang dapat dilihat, dikontrol dan terjadi check and balance diantara komponen yang terlibat.“Adanya keterbukaan informasi masyarakat akan bersama pemerintah ikut melihat, berpartisipasi sekaligus mengawasi sehingga pada akhirnya terpenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga bangsa,” terangnya.

Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini mengatakan PPID Award yang telah menjadi agenda rutinan selama 4 tahun, diadakan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada PPID yang telah melaksanakan pelayanan informasi publik dengan baik. “ Ini sudah keempat kalinya, semoga semakin termotivasi untuk melaksanakan UU No 14 Tahun 2008. Ini juga sekaligus memotivasi PPID yang belum menerima penghargaan untuk berbenah diri,” katanya ditemui usai acara.

Ketty menjelaskan untuk masuk pada nominasi PPID Award maka harus memiliki 9 kriteria yang telah ditentukan. Diantaranya, Peraturan Bupati mengenai keterbukaan dan pelayanan informasi publik, SOP pelayanan publik, meja informasi di setiap kantor SKPD, Daftar Informasi Publik (DIP), Administrasi PPID utama, PPID pembantu, Surat Keputusan (SK) atasan PPID, SK PPID utama dan SK PPID pembantu.

Lebih lanjut, Ia memastikan seluruh pelaksanaan dan hasil PPID Award merupakan keputusan netral dan objektif tanpa ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar lebih meyakinkan KI Jatim juga melibatkan berbagai unsur dalam memberi penilaian diantaranya dari kalangan akademisi, praktisi dan media.

Adapun pemenang PPID Award tahun 2014 diantaranya, untuk kategori transparansi anggaran tingkat kota, Kota Blitar keluar sebagai pemenang. Tingkat Kabupaten direbut oleh Kabupaten Malang. Tingkat SKPD peraihnya yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kategori Percepatan layanan Publik, tingkat kota dibawa pulang oleh Kota Probolinggo. Tingkat Kabupaten diraih Kabupaten Blitar. Sementara tingkat SKPD, Bappeda Jatim keluar sebagai pemenang.

Kategori PPID terinovatif, tingkat kota dibawa oleh Kota Malang. Tingkat Kabupaten, berhak sebagai pemenang Kabupaten Malang. Tingkat SKPD menempatkan Biro Humas dan Protokol Jatim sebagai peraih penghargaan. Untuk kategori Pemanfaatan teknologi dan informasi Kota Surabaya sebagai pemenang sedangkan kategori PPID terfavorit juga diraih Kota Surabaya.

Kategori PPID terbaik tingkat kota, juara 1 diraih oleh Kota Surabaya, disusul Kota Malang sebagai juara 2  dan Kota  Blitar harus puas diperingkat 3. Pada  tingkat Kabupaten juara satu direbut Kabupaten Blitar, juara 2 Kabupaten Malang dan juara ketiga dibawa Kabupaten Banyuangi. Sementara untuk tingkat SKPD, Dinas Kesehatan keluar sebagai juara 1, Dinas Sosial pemenang juara 2 sedangkan Kantor Perwakilan Jatim di Jakarta menempati posisi 3. (luk)

Sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id