Blitar – Perhutani saat ini melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Hutan untuk melakukan pengelolaan hutan, agar bisa menghasilkan manfaat yang seimbang, selaras dan serasi bagi alam, masyarakat dan perhutani. Bagian Humas Perhutani, Heri mengatakan, untuk program ini petani tidak dipungut biaya. Hal ini menanggapi informasi dari masyarakat yang mengeluh, petani penggarap lahan dipaksa harus membayar lahan perhektarnya 90 sampai 100 juta rupiah. Bahkan ia juga menghimbau bagi warga masyarakat yang menemukan kejadian itu, untuk segera mencatat identitas oknum tersebut dan nanti akan ditindak lanjuti oleh Perhutani.

Menurut Heri, Pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam PHBM, masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindung, dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan stakeholder lainnya (multi pihak) aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuh-kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan di lahan-lahan desa sekitar hutan. (RIZ-Dishubkominfo)