Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar workshop pengelolaan keuangan bagi fungsionaris Partai Politik Tahun 2015 di LEC Pojok Garum, Selasa (10/3). Tujuannya antara lain meningkatkan pemahaman pengurus Parpol dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang diperolehnya dari APBD. Pada akhirnya nanti dapat membantu pelaksanaan administrasi keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan transparan. Demikian harapan Bupati Blitar, H.Herry Noegroho dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Blitar,Mujianto dalam workshop tersebut.

Dihadapan peserta workshop yang terdiri dari sekitar 100 fungsionaris Parpol, diungkapkan pula, penting dan strategis workshop tersebut, karena  dalam rangka mewujudkan parpol yang efektif, akuntabel  dan sebagai bekal pengelolaan keuangan yang tertib admnistrasi. Juga sebagai Implementasi dari PP No.83 Tahun 2012 tentang perubahan  atas peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol. Ditegaskan satu bulan  sebelum anggaran berakhir sudah harus dilaporkan.

Dari bantuan tersebut sesuai dengan harapan Mendagri, paling sedikit sekitar 60 persen dana bantuan keuangan yang diterima parpol nantinya haruslah dialokasikan untuk pendidikan politik. Tugas utama dari  Partai Politik adalah melakukan pendidikan politik bagi para pendukung nya. Kehadiran partai politik tentu bukan sekedar mengikuti Pemilihan Umum guna menetapkan para anggota legislatif atau sekedar menyiapkan diri untuk jadi kendaraan politik bagi mereka yang ingin jadi Kepala daerah namun lebih memainkan peran menjaga partisipasi politik dalam negara yang modern dengan lebih bijak, arif serta menjaga situasi tetap kondusif.

Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber,  diantaranya; Ketua KPUD Kabupaten Blitar dan pihak dari BPKAD Kabupaten Blitar.( Humas )