Blitar – Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan amanah UU No.40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Kendati baru dilaksanakan, namun dalam melaksanakan program ini, seluruh elemen harus mempunyai komitmen yang kuat, profesional sehingga masyarakat benar-benar dapat melaksanakan manfaatnya. Untuk itu sebagai warga Indonesia mempunyai kewajiban untuk mensukseskan dalam pelaksanaan program ini. Demikian ungkapan Bupati Blitar, H.Rijanto dalam kegiatan Rapat Forum Kemitraan (Forkem) BPJS Kesehatan dengan pemangku kepentingan, Rabu 18 Mei 2016 di Kanigoro.

Dijelaskan pula, perjalanan pelaksanaan program ini masih perlu banyak pembenahan. Mulai daru regulasi baik di pusat maupun daerah, kompetensi dan kuantitas SDM, serta sarana prasarana pelayanan. Sehingga diharapkan semua pihak harus menjadi motivator, inspirator agar program ini berjalan baik dan benar. Mengingat tuntutan masyarakat semakin tinggi. Ini harus diimbangi dengan pelayanan publik yang maksimal, sesuai dengan standart. Jik aperlu melebihi dari yang diminta oleh masyarakat. Baru disebut sebagai pelayanan prima.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menegaskan, untuk masyarakat miskin yang belum tercover jaminan kesehatan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah melalui penerbitan surat pernyataan miskin (SPM) masih menanggung pembiayaannya. Untuk itu Dinas Sosial segera menyiapkan data yang valid sehingga Tahun 2016 harus sudah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS kesehatan. Harapannya, program ini mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sehat.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr.Kuspardani menjelaskan, dalam upaya untuk menuju total coverage health Tahun 2019 diperlukan langkah konkrit antara lain, setiap enam bulan sekali harus menyiapkan data valid terupdate kepesertaan jaminan kesehatan. Ini sesuai dengan amanah KEPMENSOS 147/ HUK/ 2013 tentang penetapan bantuan iuran. Jaminan kesehatan perubahan peserta harus diverifikasi dan validasi setiap 6 bulan dalam tahun anggaran berjalan. Ini perlu melibatkan Tim Forkem yaitu Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas Sosial. Selain itu meningkatkan komepetensi SDM agar mampu menjadi tenaga yang profesional demi mewujudkan pelayanan prima, melengkapi sarana dan prasarana baik obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu serta melakukan pengawasan secara terus menerus sebagai upaya mengeliminasi kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ditempat yang sama Hernina Agustin Arifin, Kepala BPJS Wilayah Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung mengungkapkan, pihaknya siap melayani pengaduan sehingga masyarakat pengguna jaminan kesehatan tidak merasa dirugikan. Dijelaskan pula, untuk kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (eks Jamkesmas) PBI APBN mayoritas adalah peserta mandiri. Untuk wilayah Kabupaten Blitar masih ada sekitar 600 jiwa yang belum tercover dalam JKN. Sementara yang sudah menjadi pserta JKN mencapai 1,2 juta jiwa. Sedangkan yang sudah masuk dalam JKN dan KIS sekitar 5 ribu jiwa yang saat ini pendataan masih dalam proses. Dari sisi pelayanan rumah sakit yang ada di Kabupaten Blitar tidak ada penolakan atau pembiayaan yang bermasalah. Kepala BPJS ini berharap, melalui forum kemitraan ini pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin baik.

Dalam acara tersebut, Direktur RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Ahas Loekqijana Agrawati, MARS mengungkapkan, agar bayi dua minggu menjelang kelahiran atau bayi yang baru lahir bisa mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan, pihak rumah sakit telah mengupayakan pembuatan akte kelahiran. Juga bisa menggunakan KK orang tua. Ini demi mewujudkan masyarakat sehat.(Humas)