Blitar – Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016, pembauran kebangsaan merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian. Ini demi mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pembauran kebangsaan harus dilandasi sikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta rasa tanggungjawab. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Fasilitasi Dan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Blitar Tahun 2016 di LEC Pojok Garum, Kamis 12 Mei 2016.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mudjianto dalam sambutannya diacara tersebut mengungkapkan, sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan baik diprovinsi, Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab masyarakat dan di fasilitasi sekaligus mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah. Untuk wilayah Kabupaten, fasilitasi dan pembinaan menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Wakil Bupati. Tugas itu antara lain membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Daerah, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan agama. Sehingga tercipta iklim yang kondusif di lingkungan masyarakat.

Dihadapan peserta kegiatan yang terdiri dari pengusaha dengan latar belakang berbagai suku dan agama ini, Kepala Bakesbangpol juga menyampaikan bahwa perbedaan bukan menjadi hambatan untuk mendorong kerukunan Nasional. Untuk itu, rasa toleransi antar sesama harus ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut diingatkan pula, nilai kehidupan masyarakat dengan akar budaya kearifan lokal sangat menentukan keberhasilan proses pembauran Bangsa. Terkait hal itu, agar pembauran kebangsaan dapat tumbuh dan berkembang perlu dibentuk suatu wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum ini dibentuk dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Desa atau Kelurahan.(Humas)