Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar terus berbenah diri untuk bersaing dengan daerah lain termasuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya dengan pengembangan pariwisata. Berbagai langkah ditempuh untuk mengembangkan potensi wisata di kabupaten dengan sebutan Seribu Candi ini, antara lain dengan mengembangkan produk UMKM berbasis pariwisata. Seperti arahan Bupati Blitar, H.Rijanto, produk yang keluar dari Kabupaten Blitar harus sudah dalam bentuk barang jadi dan dikemas menarik. Termasuk produk pertanian, perkebunan. Seperti jambu dan belimbing yang telah diolah menjadi sirup dari Desa Karangsono. Hal ini mengemuka pada kunjungan kerja rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Rabu 11 Mei 2015 di Ruang Rapat Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Ketua rombongan DPRD Kabupaten Magelang, Mashari yang juga Ketua Komisi I mengungkapkan, maksud dan tujuannya ke Kabupaten Blitar untuk belajar tentang Peraturan Daerah tentang pengelolaan UMKM dan Koperasi. Pasalnya, pihaknya dalam waktu dekat akan membahas Perda Inisiatif terkait hal tersebut. Menurutnya, sementara ini produksi UMKM di Kabupaten Magelang untuk melayani para turis baik dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Candi Borobudur. Sedangkan perlindungan untuk UMKM belum maksimal. Sekedar diketahui, kunjungan wisatawan ke candi terbesar di Indonesia dan masuk dalam daftar UNESCO ini pada Tahun 2015, untuk turis dalam negeri mencapai 3 juta pengunjung sedangkan turis mancanegara 300 ribu pengunjung. Sedangkan target pada Tahun 2019 mencapai 7 juta pengunjung untuk turis dalam negeri dan 2 juta pengunjung turis luar .

Drs. Miftachudin, MM, Asisten Administrasi Umum dalam sambutannya mengungkapkan, Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, hampir di seluruh wilayah Kecamatan terdapat UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Blitar sekitar 255.622 dan 93%nya adalah usaha mikro. Peraturan daerah yang mengatur tetang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yakni Nomor.6 Tahun 2012. Perda ini bertujuan diantaranya menumbuhkan kemandirian UMKM, meningkatkan kewirausahaan, mewujudkan kebijakan transparan dan akuntabel, dan peningkatan kompetensi peran UMKM. Dengan adanya Perda diharapkan pula, adanya partisipasi yang meningkat antara UMKM dan pengusaha serta mampu meningkatkan daya saing. Dalam Perda juga ditegaskan adanya perlindungan usaha UMKM terhadap pengusaha yang lebih besar, termasuk perlindungan program untuk permodalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, S.Sos, M.Si yang hadir dalam kunjungan itu mnegungkapkan, dasar pembentukan Perda tersebut karena keprihatinan pemerintah daerah terhadap perkembangan koperasi dan UKM . Sekarang ini, pembinaan dan penataan terus dilakukan. Termasuk terkait perijinan. Para UMKM bisa mengurus ijin dengan cepat dan mudah. Ini sesuai dengan Perbup Nomor 3 Tahun 2016 tentang perijinan. Dan pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Blitar akan konsistensi merealisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang dana bergulir. Artinya, Pemkab. Blitar akan bekerja sama dengan BPR untuk membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bahkan Sekretaris Daerah telah menyarankan bantuan tersebut dengan bunga ringan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga mempromosikan potensi wisata Kabupaten Blitar diantaranya Kampung Coklat sebagai kawasan edukasi wisata. Di lokasi ini, pengunjung bisa melihat coklat mulai dari bibit hingga pengemasan produk yang notabene saat ini telah ekspor coklat ke Malaysia.(Humas)