Blitar – Pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan  merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Satu diantaranya dengan program raskin/rastra. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pengan pokok dalam bentuk beras. Sementara manfaat dari raskin/rastra antara lain adanya peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan bagi RTS-PM, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran, menjaga stok pangan nasional, juga membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengemuka pada kegiatan Evaluasi Program Raskin/Rastra Tahun 2016 dan Gambaran Umum Kebijakan Tahun 2017, di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Senin, 21 November 2016.

Ir. Suwandito, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang juga Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Blitar saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah di acara tersebut menyampaikan,  pemberian bantuan raskin /rastra merupakan instruksi dari Presiden RI melalui Bulog. Ini juga sebagai upaya untuk mensejahterakan para petani, mengingat mayoritas penduduk di negeri ini bermata pencaharian sebagai petani. Terkait itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM berpesan, bagi kecamatan yang belum membentuk  Tim Koordinasi Penyalur Raskin agar segera membentuk tim tersebut. Agar evaluasi serta pengawasan terhadap raskin bisa maksimal, juga tepat sasaran.

Ditempat yang sama, Drs. Heru Pudjiono, M.Pd, Kepala Bagian Perekonomian mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini sebagai wahana untuk mengevaluasi program raskin/rastra yang telah dilaksanakan, termasuk kendalanya. Sehingga menjadi acuan pemberian raskin/rastra pada Tahun 2017.

Sementara itu, Budi Cahyanto,  Kepala Sub Divre Perum  Bulog Tulung Agung-Dvre Jawa Timur dalam paparannya menyampaikan,  tugas Perum Bulog dalam program raskin/rastra yaitu melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penyaluran raskin sampai dengan titik distribusi (TD).   Dia juga menjelaskan, jumlah RTS-PM Nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM. Alokasi 15 kg/RT/RTS/bulan selama 12 bulan debgan harga tebus Rp.1600 di titik distribusi.  Untuk jumlah RTS-PM Jawa Timur sebesar 2.857.469 RTS-PM. Sedangkan sasaran program raskin/rastra Tahun 2016 di Kabupaten Blitar adalah 72.026 RTS-PM dengan pagu per bulan 1.080.390 kg. Pagu  12 bulan yakni 12.964.680 kg. Jumlah titik distribusi sebanyak 248 desa/kelurahan.  Dan untuk      pergerakan beras melalui movement nasional setiap tahunnya mencapai  800-1,2 juta ton.

 Lebih lanjut Budi Cahyanto menyampaikan, penyaluran di titik distribusi dilakukan rutin oleh BULOG setiap bulan, alokasi secara cash and carry dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila kuantitas dan kualitas raskin tidak sesuai maka Satker Raskin akan mengganti beras dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Dia menjelaskan, untuk menjaga ketepatan, kualitas dan kuantitas raskin pihak BULOG melakukan beberapa hal diantaranya; perawatan kualitas di gudang selama masa penyimpanan, melakukan pengecekan kuantitas/kualitas bersa secara sampling sebelum didistribusikan bersama Tim Koordiansi raskin Kabupaten/Kota. Unsur yang diperiksa yakni berat/isi setiap karung, kenampakan kualitas beras (warna, bau, kebersihan, bebas dari hama). Juga menjamin alat angkut yang layak, memberi kesempatan kepada pihak desa/kelurahan untuk melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas berada di desa/kelurahan.  Dalam kesempatan tersebut, BULOG juga mengakui adanya permasalahan penyaluran raskin/rastra yaitu belum adanya penyaluran yang terjadwal, sistem penyaluran belum dapat cash and carry sehingga menyebabkan tingginya tunggakan Harga Tebus Raskin (HTR) raskin di titik distribusi dan juga adanya sistem bagi roto. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji hal ini dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait.

Narasumber lain dalam kegiatan tersebut adalah Zunaedi dari Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, disampaikan bahwa tantangan  program raskin antara lain, semestinya 15,5 RTS  namun hanya 30% di  titik distribusi (TD) tidak sampai ke RTS dan yang tidak miskin ikut menerima raskin.  Selain itu semestinya 15 kg per RTS namun rata-rata kurang dari 4-6 kg/RTS. Untuk harga yang semestinya harus Rp 1600/kg, namun 68% RTS  membayar lebih rata-rata RTS-PM membayar harga tebus Rp.2000/kg. Untuk kualitas yang semestinya tidak lembab atau rusak, namun 54-81% responden mengatakan kualitas raskin lembab atau rusak. Dijelaskan pula, untuk perbaikan raskin  berbagai K/L yang terkait melakukan beberapa langkah diantaranya melakukan kontrol  kualitas raskin dari titik distribusi ke Titik Bagi (TB) dengan melakukan pendampingan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tikor Raskin Kabupaten /Kota/Kecamatan setempat.  Selain itu dari Kementerian Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota memperbaiki mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih responsive dan berjenjang, juga penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog (semula 33 hari menjadi paling lama 5 hari kerja). Perum BULOG sendiri  melakukan perbaikan raskin dengan cara memperbaiki gudang, memastikan ketepatan kualitas dan kuantitas raskin, pemasangan barcode pada kemasan beras raskin yang dikeluarkan oleh Perum BULOG.

Dihadapan undangan yang hadir seperti seluruh Camat, Kades/Lurah se-Kabupaten Blitar Junaedi  menegaskan, Biro Adm. Perekonomian Provinsi Jawa Timur  mendorong fungsi Tim Koordinasi agar melakukan validasi  dan pemutakhiran daftar RTSM, melakukan sosialisasi program raskin, mempercepat penerbitan  SPA raskin dari Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG, serta melakukan pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras raskin.

Dalam paparannya juga disampaikan, program raskin/rastra pada Tahun 2017 adalah program Bantuan pangan Non –Tunai (44 kota) dan Program Subsidi raskin/rastra regular (470 kab/kota). Untuk hasil rapat terbatas pada tanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi serta pada 26 April 2016 tentang keuangan Inklusif disebutkan bahwa penyaluran Rastra 2017 dilakukan melalui mekanisme voucher, kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan voucher dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkannya dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan makanan lainnya, serta dilakukan uji coba pada Tahun 2016, sedangkan pelaksanaannya pada Tahun 2017. Selain itu, beragam bantuan sosial agar bisa diintegrasikan kedalam satu kartu atau kartu combo. Dan tindak lanjutnya termasuk pembuatan payung hukum akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk penyaluran raskin cara baru yang akan digunakan yakni  rumah tangga sasaran diberikan e-vouchher senilai tertentu per bulan. E-Voucher hanya bisa ditebus untuk membeli beras dan telur pada harga pasar di agen atau warung/toko/pedagang pasar yang mau bergabung sebagai outlet penyedia beras, telur atau penarikan tunai bansos.

Sekedar catatan, dasar hukum program raskin/rastra/subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2016 berdasarkan antara lain;  Surat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor: B-100/MENKO/PMK/XII/2015 perihal pagu raskin Tahun 2016, juga Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/549/KPTS/013/2016 tentang petunjuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pelakasanaan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2016.(Humas)