Blitar – Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM yang didampingi Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar yang telah turut mensukseskan Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan tahun lalu harus dipertahankan. Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar saat melakukan pencanangan Kampung KB di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Selasa (3/10).

Lebih lanjut Bupati Blitar menyampaikan, seluruh elemen harus terus terus mendukung suksesnya program KB. Terutama  penggunaan mop pil KB pria dan kondom yang masih rendah. Selain itu pernikahan dini juga masih banyak terjadi. Menurutnya ini langkah mengaungkan kembali Program KB, sebagai komitmen bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung program Kampung KB. Bupati Blitar juga berharap, harus ada peningkatan mutu pelayanan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Juga harus mendukung penuh program TNI Manunggal Keluarga Berencana.

Ditempat yang sama, Drs. Wahid Rosidi, MM dalam laporannya menyampaikan, selain di Desa Tumpak Kepuh juga dicanangkan Kampung KB dibeberapa wilayah antara lain di Desa Mronjo, Pandanarum, Jabung, Krisik, dan Kedung Ungu. Kegiatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya Program KB. Karena jumlah penduduk yang besar juga akan menimbulkan masalah yang besar pula. Disampaikan pula bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program KB cukup besar. Ini modal untuk mensukseskan pencangan Kampung KB.

Pencanangan Kampung KB ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Blitar yang didampingi Wakil Bupati Blitar, dengan disaksikan undangan yang hadir. Undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Ketua DPRD Kabupaten Blitar serta perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Uni Hidayati. Dalam sambutannya, Uni Hidayati mengungkapkan, program Kampung KB telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.  Saat ini pemerintah dituntut sebagai penstimulus program KB. Mengingat pencapaian Kampung KB masih 50% tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu harus meningkatkan program Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS). (Humas)