Blitar РSelama ini tercatat untuk penerapan pajak parkir di Kabupaten Blitar mengacu pada Undang-Udang No 28 tahun 2009, tidak berjalan secara maksimal karena banyak pemilik usaha parkir yang tidak membayar pajak dengan alasan pajak terlalu tinggi sebesar 30% dari penghasilan. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Sunasri pada Kamis,  02/11 menjelaskan, mulai bulan Agustus 2017 kemarin dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, semua para pemilik usaha penitipan kendaraan atau parkir wajib membayar pajak dengan tarif 10% dari penghasilan. Saat ini pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik usaha parkir untuk mulai melakukan pembayaran pajak parkir, karena aturan atau Perda yang mengatur sudah terbit.

Sementara salah satu pemilik usaha parkir di Kanigoro, Priyo mengaku selama ini belum pernah membayar pajak parkir, dan setelah mendapat sosialisasi dari Bapenda pihaknya akan melihat kondisi di lapangan, karena besaran pajak 10% dari penghasilan dirasa masih cukup membebani. (Riz-Diskominfo)