Blitar – Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar akhirnya menggelar Rapat Paripurna kembali pada Kamis (28/06/18), dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Setelah disampaikan, Bupati Blitar langsung menyerahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 kepada pimpinan DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, setelah agenda penyampaian Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 oleh Bupati, pihaknya akan segera menindaklanjuti Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda. Untuk catatan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar, pihaknya akan mempertimbangkan hasil audit dari BPK. Karena dari hasil audit BPK akan diperdalam oleh Badan Anggaran.

Suwito menambahkan, untuk tahap selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar akan memberikan masukan maupun saran kepada Pemkab Blitar dalam Pandangan Umum Fraksi yang pada Rapat Paripurna yang direncanakan akan dilakukan pada Jumat (29/06/18) besok. Setelah Pandangan Umum (PU) fraksi, nanti selanjutnya akan digelar Rapat Paripurna lagi dengan agenda jawaban Bupati atas PU fraksi tersebut.

Sementara itu, dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM menjelaskan, pendapatan daerah tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 2.307.812.881.171,35 atau 98,56 persen dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 2.341.415.865.134,00.

Sedangkan belanja dan transfer tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 2.350.585.581.535,56 attau 94,82 persen dari anggaran belanja dan transfer sebesar RP 2.479.025.035.147,88. Sehingga terdapat defisit yang diperoleh dari pendapatan dikurangi belanja dan transfer sebesar Rp 42.772.700.364,21.(RIZ-Diskominfo)