Surabaya – Dalam rangka berpartisipasi menuju era integrasi Satu Data dan Keterbukaan Pemerintah (Open Government), Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tingkat daerah Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Santika Premiere Gubeng, Rabu (7/8/2019) dan Kamis (8/8/2019). Rapat koordinasi dan bimtek ini sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden pada peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018 yang lalu, bahwa pemerintah daerah perlu bekerjasama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan isu-isu tumpang tindih dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengoperasionalisasikan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur informasi geospasial. Sehingga perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dan daerah dapat mengacu pada Informasi Geospasial (IG) yang akurat.
Dashboard Geoportal Kebijakan Satu Peta
Selain itu, keuntungan dari pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial ini adalah terciptanya efesiensi dan efektivitas dalam berbagi pakai data secara horizontal (antar unit/OPD) atau secara vertikal, akses terhadap data Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan citra satelit terbaru yang gratis dari Badan Informasi Geospasial sebagai Penghubung Simpul Jaringan. Guna pelaksanaan JIGD (Daerah) dan integrasinya dengan JIGP (Pusat), maka masing-masing daerah telah diberikan akun Geoportal. Nantinya, akun tersebut berisi 85 peta tematik yang mencangkup 7 (tujuh) tema besar, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan, Kawasan khusus dan transmigrasi. Ketujuh tema besar tersebut tersebar di 34 Provinsi yang menjadi kewenangan 19 Kementerian/Lembaga yang terlibat sebagai alumni Walidata IGT, termasuk Kabupaten Blitar. Adapun Bupati Blitar memberikan mandat akun Geopartal untuk Kabupaten Blitar kepada Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto, ST. MSi.