BLITAR KAB – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar membuka Rapat Kerja (Raker) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Blitar tahun 2019, Selasa (19/11/2019) di Forastero Hall Kampung Cokelat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Pada sambutannya, Totok mengingatkan anggota Korpri Kabupaten Blitar untuk menguatkan kapasitas peran fungsinya sebagai seorang abdi negara, pemerintah dan masyarakat. Mengingat pada tahun 2020 mendatang Kabupaten Blitar akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dia mengimbau anggota Korpri menjaga netralitas seorang aparatur sipil negara dengan menjaga panca prasetya Korpri dan menjunjung etos kerja melalui pelayanan masyarakat yang optimal. “Jangan sampai ada yang terafiliasi dengan lembaga politik apapun, bahkan terlibat politik praktis. Anggota Korpri harus netral dan menjaga panca prasetya Korpri melalui pemberian pelayanan masyarakat yang baik, taat konstitusi serta ikut aktif ciptakan suasana bernegara yang aman, damai dan kondusif,” tukasnya. Usai Sekda membuka raker Korpri, dilanjut rapat kerja yang diketuai oleh Ir. Suwandito yang menyampaikan materi pendahuluan, sedangkan pada Sub Raker I yang diketuai oleh Drs. EC. Ahmad Husain, M.Si membahas besaran iuran serta pedoman penggunaan dan pengelolaan dana iuran Korpri Kabupaten Blitar dengan pelaku Sub Raker I yakni seluruh jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hasil keputusan Rapat kerja Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Blitar pada tanggal 19 November 2019 telah menetapkan penggunaan dana iuran Korpri untuk bantuan hukum, santunan kematian bagi anggota, suami/istri yang sah, bantuan sosial untuk masyarakat, hadiah lomba-lomba dan bantuan atau peruntukan lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri. Bantuan tersebut dalam rangka untuk mendayagunakan dana iuran anggota Korpri dan menjaga kesinambungan pemberian bantuan kepada anggota Korpri maupun kepentingan lainnya yang dianggap perlu. Pada Sub Raker II yang diketuai Haris Susanto, SH., M.Si membahas pembentukan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Korpri dan mekanisme kerjanya.