Hasil Monitoring Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2012

Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Jatim tahun 2012 terhadap Badan Publik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, cukup menggembirakan. ’’Walaupun belum seluruh Badan Publik sadar bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban mereka untuk menampilkan pada situs resmi (wibsite), namun sejumlah Badan Publik pemerintah sudah menunjukkan kinerja cukup menggembirakan,’’ kata Ketua Komisi Informasi Jatim, Djoko Tetuko.

Menurut Djoko, situasi dan kondisi Badan Publik SKPD Pemprov Jatim dengan memperoleh edukasi melalui beberapa forum sosialisasi, bimtek, rakor, maupun kegiatan internal Badan Publik, memang memperoleh hasil lebib baik dan sangat positif. Sehingga ke depan tinggal menyamakan persepsi tentang Badan Publik, pemohon/pengguna informasi publik, supaya dua pilar utama pelaksanaan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan asas dan tujuan Undang Undang ini.

Banyak Badan Publik dalam proses mediasi maupun ajudikasi selalu menanyakan mengenai manfaat UU KIP bagi mereka, mengingat selama ini masih terkesan kurang bermanfaat dan hanya memberikan kesempatan pemohon informasi publik, baik dari perorangan maupun LSM mengobrak-abrik Badan Publik pemerintah. Demikian juga keluhan dari pemohon bahwa banyak Badan Publik tidak merespon permohonan mereka karena dianggap mengganggu kinerja.

FGD Standardisasi
’’Mengenai masalah keluhan Badan Publik pemerintah khususnya, maupun pemohon informasi publik yang sudah mengajukan sengketa informasi maupun yang belum bersengketa, Komisi Informasi Jatim, secara kontinyu akan menyelenggarakan Focus Group Discation (FGD) mengenai standardisasi Badan Publik maupun standardisasi pemohon/pengguna informasi publik. Sehingga kedua pilar pelaksanaan UU KIP akan dapat mengukur secara standar masing-masing kinerja, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia di segala bidang,’’ tandas Djoko didampingi Wakil Ketua KI Jatim, Imadoeddin dan komisioner Nurul Amalia.
Djoko menegaskan, mengenai keluhan Badan Publik dan pemohon informasi Publik serta sejumlah peraturan terkait UU KIP, KI Jatim akan mencatat dan mencarikan jalan keluar, melalui diskusi-diskusi publik bersama pakar terkait, dan masyakarat luas. Sehingga kondisi Badan Publik pemerintah di Jatim yang sudah baik ini, ke depan terus mampu ditingkatkan sampai bermanfaat bagi Badan Publik dan masyarakat luas sebagai pemilik hak informasi publik.

Yang pasti, lanjut Djoko, semua hasil monev beserta kinerja KI Jatim sesuai program selama ini, setiap 6 bulan sekali kami laporkan kepada Gubernur Jatim dan DPRD Jatim. Bahkan dalam upaya menyampaikan laporan kepada masyarakat luas, KI juga berusaha  mengumumkan kinerjanya melalui media cetak maupun elektronik. ’’Keterbukaan informasi publik kinerja KI Jatim dan Badan Publik yang ada di Jatim, merupakan target utama menyampaikan informasi wajib kepada masyarakat, sebagai perwujudan pelaksanaan UU KIP,’’ tandasnya. (*)

Kemampuan Badan Publik Menyusun DIP dan SPO

SKPD Pemprov Jatim  50 %, Kab/Kota 20 %

Wakil Ketua Komisi Informasi Jatim, Imadoeddin menyatakan, hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, telah mampu mengukur ketaatan Badan Publik pemerintah sampai pada 28 September 2012, baik pada penilaian mendasar mengenai ketaatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berikut Surat Keputusan (SK) maupun struktur organisasinya.
Selain itu, kata Imad –panggilan akrabnya— secara mendasar ada kewajiban Badan Publik melaporkan kemampuan menyusun daftar informasi publik (DIP) dan standar prosedur operasional (SPO), sehingga dalam pelaksanaan UU KIP, Badan Publik benar-benar secara legal telah menjalankan kinerja sesuai UU.
’’Memang hasil Monev pada tahapan evaluasi awal mengenai keberadaan PPID dan pejabat yang ditunjuk serta sttuktur organisasinya guna memepermudah kinerja PPID, untuk SKPD Pemprov Jatim mampu mencapai 100%. Tetapi Badan Publik Pemerintah kab.kota baru mencapai 40%,’’ kata ketua pelaksana monev  Ketua KI Jatim, Daan Rachmat Tanod didampingi Didik Prasetiyono.
Sedangkan sampai pada laporan kemampuan menyusun DIP dan SPO, menurut Tanod dan Nurul Amalia, Badan Publik SKPD Pemprov mencapai 50 %, sedangkan Kab/Kota 20 %, itupun tidak semua manampilkan DIP dan SPO di website. ’’Dengan kondisi riil di Badan Publik saat ini, maka ke depan perlu ditingkatkan kinerja PPID di kantor meraka masing-masing, maupun menampilan di wibsite. Sehingga secara otomatis masyarakat mudah mengakses. Dan itu sesungguhnya harapan UU KIP,’’ katanya.

Hasil Evaluasi Badan Publik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik:

NO

NAMA KAB / KOTA

Evaluasi I

Evaluasi II

WEBSITE

PPID

SK PPID

STRUKTUR

DIP

SOP

Korwil I Madiun

   
1 Kabupaten Madiun

-

-

http://www.madiunkab.go.id/

2 Kota Madiun

-

-

http://portal.madiunkota.go.id/
3 Kabupaten Magetan

-

-

http://www.magetankab.go.id/

4 Kabupaten Ngawi

-

-

-

-

-

http://www.ngawikab.go.id/

5

Kabupaten Ponorogo

-

-

http://www.ponorogo.go.id/

6

Kabupaten Trenggalek

-

http://www.trenggalekkab.go.id/

7

Kabupaten Tulungagung

-

-

-

-

-

http://www.tulungagung.go.id/

8

Kabupaten Pacitan

-

-

-

http://www.pacitankab.go.id/

9

Kabupaten Blitar

-

-

http://www.blitarkab.go.id/

10

Kota Blitar

http://blitarkota.go.id/

11

Kabupaten Nganjuk

-

http://www.nganjukkab.go.id/

Korwil II Bojonegoro    
1

Kabupaten Bojonegoro

http://www.bojonegorokab.go.id/

2

Kabupaten Lamongan

- - - -

http://lamongan.go.id/

3 Kabupaten Tuban - -

http://tubankab.go.id/

4

Kabupaten Jombang

- - - - -

http://www.jombangkab.go.id/

5

Kabupaten Mojokerto

- -

http://www.mojokertokab.go.id/

6

Kota Mojokerto

-

-

-

-

-

http://www.mojokertokota.go.id/

7

Kabupaten Kediri

-

-

http://www.kediri.go.id/

8

Kota Kediri

-

-

-

-

-

http://kedirikota.go.id/

Korwil III Malang    

1

Kabupaten Malang

-

-

-

-

-

http://www.malangkab.go.id/

2

Kota Malang

http://www.malangkota.go.id/

3

Kota Batu

-

http://www.batukota.go.id/

4

Kabupaten Pasuruan

-

-

-

-

http://www.pasuruankab.go.id/

5

Kota Pasuruan

-

-

-

-

-

http://pasuruan.go.id/

6

Kabupaten Probolinggo

-

-

-

-

-

http://www.probolinggokab.go.id/

7

Kota Probolinggo

http://probolinggokota.go.id/

8

Kabupaten Lumajang

-

-

-

-

-

http://www.lumajang.go.id/

9

Kabupaten Jember

-

-

-

-

-

http://jemberkab.go.id/

10

Kabupaten Banyuwangi

http://www.banyuwangikab.go.id/

11

Kabupaten Bondowoso

-

-

-

-

-

http://www.bondowosokab.go.id/

12

Kabupaten Situbondo

-

-

-

-

-

http://www.situbondokab.go.id/

Bakorwil IV Pamekasan    

1

Kabupaten Pamekasan

-

-

-

-

http://pamekasankab.go.id/

2

Kabupaten Bangkalan

-

-

http://www.bangkalankab.go.id/

3

Kabupaten Sampang

-

-

http://www.sampangkab.go.id/

4

Kabupaten Sumenep

http://www.sumenep.go.id/

5

Kabupaten Gresik

-

http://www.gresik.go.id/

6

Kabupaten Sidoarjo

-

-

http://www.sidoarjokab.go.id/

7

Kota Surabaya

http://www.surabaya.go.id/

Keterangan : = ada ≈  = dalam proses -  = tidak ada

Hasil Evaluasi Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik:

NO

NAMA SKPD

Evaluasi I

Evaluasi II

WEBSITE

PPID

SK PPID

STRUKTUR

DIP

SOP

I. SEKRETARIAT  DAERAH
1 Sekretaris Daerah Propinsi

-

2 Biro administrasi Pemerintahan Umum

-

-

-

3 Biro Administrasi kerja sama

http://www.eastjavacoop.com/

4 Biro Hukum

http://jdih.jatimprov.go.id
5 Biro Administrasi Perekonomian

-

-

http://ro-ekonomi.jatimprov.go.id
6 Biro Administrasi Pembangunan

-

-

-

7 Biro Administrasi Sumber Daya alam

-

-

-

8 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

-

-

-

9 Biro Administrasi Kemasyarakatan

- - -
10 Biro Humas dan Protokol http://birohumas.jatimprov.go.id
11 Biro Organisasi - - http://ro-organisasi.jatimprov.go.id
12 Biro Umum - - -
 
II. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur - http://dprd.jatimprov.go.id
 
III. Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur
1 Dinas Kesehatan http://dinkes.jatimprov.go.id
2 Dinas Sosial - - http://dinsos.jatimrov.go.id
3 Dinas Pendidikan http://dindikjatim.net
4 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan http://dishubllaj.jatimprov.info
5 Dinas Komunikasi dan Informatika http://kominfo.jatimprov.go.id
6 Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan http://disnakertransduk.jatimprov.go.id
7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata http://disbudpar.jatimprov.go.id
8 Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) - http://www.diskopjatim.go.id
9 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan http://dispora.jatimprov.go.id
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - - http://binamargajatim.net
11 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan http://www.dpuairjatim.com
12 Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Tata Ruang http://pu-ciptakarya-tataruang.jatimprov.go.id
13 Dinas Pertanian http://www.diperta-jatim.go.id
14 Dinas Perkebunan http://www.disbunjatim.go.id
15 Dinas Peternakan http://www.disnak-jatim.go.id
16 Dinas Perikanan dan Kelautan http://diskanlut.jatimprov.go.id
17 Dinas Kehutanan - http://dishut.jatimprov.go.id
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - http://disperindag.jatimprov.go.id
19 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral http://esdm.jatimprov.go.id
20 Dinas Pendapatan http://www.dipendajatim.go.id
 
IV. Inspektorat Provinsi Jawa Timur - -

http://inspektorat.jatimprov.go.id/

 
V. Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Jawa Timur http://bappeda.jatimprov.go.id
 
VI. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur
1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - http://bakesbangpol.jatimprov.go.id
2 Badan Penelitian dan Pengembangan - - http://balitbang.jatimprov.go.id
3 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - http://www.bandiklatjatim.go.id
4 Badan Pemberdayaan Masyarakat - http://bapemas.jatimprov.go.id
5 Badan Lingkungan Hidup - - http://blh.jatimprov.go.id
6 Badan Penanaman Modal - - http://bpm.jatimprov.go.id
7 Badan Ketahanan Pangan - http://bkpjatim.com
8 Badan Perpustakaan dan Kearsipan http://bapersip.jatimprov.go.id
9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - -
10 Badan Kepegawaian Daerah - - http://bkd.jatimprov.go.id
11 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - -
12 Kantor Perwakilan http://perwakilan.jatimprov.go.id
 
VII. Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur
1 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id
2 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar http://www.rssamalang.com
3 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Haji - http://rsuhaji.jatimprov.go.id
5 Rumah Sakit Jiwa Menur -
 
VIII. Badan koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur
1 BAKORWIL – I http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id
2 BAKORWIL – II     http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id
3 BAKORWIL – III - - http://bakorwilmalang.jatimprov.go.id
4 BAKORWIL – IV - - http://bakorwilpamekasan.jatimprov.go.id
 
IX. Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - http://bpbd-jatim.com
2 Pelaksana Harian Badan Narkotika http://bnp.jatimprov.go.id
3 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi - - http://korpri.jatimprov.go.id
4 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - http://kpid-jatimprov.go.id/
5 Satuan Polisi Pamong Praja Prov  Jatim - -

Keterangan : = ada ≈  = dalam proses -  = tidak ada

Jatim Jawara Informasi Wajib Setiap Saat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berhasil menempati peringkat pertama Badan Publik yang mampu mengeterapkan pasal 11 UU KIP mengenai informasi wajib yang harus tersedia setiap saat, ’’Alhamdulillah Pemrov Jatim memperoleh dua penghargaan untuk katagori umum peringkat 7 dan katagori pasal 11 peringkat satu,’’ kata Kadiskominfo Jatim Heryogi, SH  M.Si  didampingi sekretaris PPID Jatim Ir. Miswan Hadi usai menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Jum;at (28/9).
Menurut tim monev Komisi Informasi Pusat, PPID Jatim dalam pelaksanaan UU KIP pasal 11 atau informasi wajib yang harus tersedia setiap saat cukup kuat, baik dalam penyediaan pelayanan informasi publik di media center maupun kemudahan mengakses data informasi publik pemerintah provinsi Jawa Timur dan lainnya. Sehingga dalam penilaian lebih baik dibanding PPID provinsi lainnya. (*)

AIPD Dukung Percepatan Pelaksanaan UU KIP

ANTON Tarigan, Deputy Program Director (Central Government), Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), menyatakan bahwa komitmen AIPD untuk membantu percepatan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik, sudah menjadi keputusan Program dalam upaya meningkatkan kualitas dana ksespelayanan publik yang lebih baik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pendukung.
Di Jatim, kata Anton, kerjasama AIPD dengan Komisi Informasi Jatim merupakan tindaklanjut dari konsentrasi kinerja AIPD di lima provinsi (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan JawaTimur). Sementara khusus untuk Komisi Informasi (KI) Jatim karena sudah menyampaikan gagasan dan program yang bisa di-share, maka setelah melalui proses pembahasan akan didukung, sepanjang tidak dobel anggaran dengan APBD.
’’Bagi kami karena Komisi Informasi Jatim sudah terbentuk, sudah mempunyai visi, misi dan program ingin menjadi KI terbaik dalam melaksanakan UU KIP, maka AIPD berusaha membantu mewujudkan program yang bermanfaat buat KI Jatim, apalagi kalau bermanfaat juga bagi Badan Publik dan pemohon informasi,’’ ujar Anton saat rapat evaluasi bersama PATTIRO.
Sejumlah program kegiatan KI Jatim yang akan didukung Program AIPD melalui PATTIRO sebagai mitra pelaksana di lapangan, di antaranya adalah pengumuman hasil monev yang disiarkan langsung TVRI dan SBO TV, dengan harapan masyarakat luas mengetahui, kemudian program terkait monev yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Selanjutnya menurut Joko Purwanto, (PATTIRO) untuk mewujudkan akses masyarakat atas informasi, kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah rencana untuk mewujudkan laboratorium Keterbukaan Informasi Publik di KI Jatim, dan diskusi-diskusi terkait dengan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), termasuk menstandarkan model monev supaya lebih terbuka dan transparan.
Apalagi menurut KI Jatim, sesuai UU KIP dan peraturan terkait situs resmi Badan Publik pemerintah itu wajib ada, sehingga kalau monev sudah standar, maka masyarakat juga akan mendapatkan informasi public secara standar. ’’Ada program penguatan komisioner dan panitera, tapi yang penting sebagai mitra berusaha sama-sama meningkatkan kemampuan Badan Publik dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik semakin baik,’’ tandas Anton. (*)