I Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
A Informasi tentang profile Badan Publik :

  1. Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap ( view )
  2. Struktur organisasi, gambaran umum, dan profile singkat pejabat ( Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan)
  3. Visi  dan misi (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan )
  4. Tugas pokok dan fungsi (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan )
  5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan
B Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yang meliputi :

  1. Nama program dan kegiatan (view)
  2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan , serta nomor telepon dan/alamat yang dapat dihububungi (view)
  3. Target dan/atau capaian program kegiatan (view)
  4. Jadual pelaksanaan program dan kegiatan (view)
  5. Anggaran program dam kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (view)
  6. Agenda penting tekait pelaksanaan tugas Badan Publik
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak hak masyaraakat
  8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
  9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum
C Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
D Ringkasan laporan keuangan, ysng meliputi :

  1. Rencana dan realisasi anggaran (view)
  2. Neraca (view)
  3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan uang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (view)
  4. Daftar aset dan investasi (view)
E Ringkasan laporan akses Informasi Publik (view)
F Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yangmengikat dan/atau berdampak bagi public yang dikeluarkan oleh Badan Publik (view)
G Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa (view)
H Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendaptkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan (view)
I Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang terkait (view)
J Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
 II  Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 
A Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancamhajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.
B Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

  1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa (Dinkes, BPBD)
  2. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknologi, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. (Dinkes, BPBD, Dinas Sosial)
  3. Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror (Bakesbangpol)
  4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular (Dinkes)
  5. Informasi tentang racun pada baan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau (Dinkes)
  6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik (Bakesbangpol)
C Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekuarng kurang kurang meliputi :

  1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan
  2. Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umummaupun pegawai Badan Publik yang menerima ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut
  3. Prosedur dan tempat avakuasi apabila keadaan darurat terjadi
  4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan
  5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang
  6. Piahk pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajt hidup orang banyak dan ketertiban umum
  7. Tata cara pengumuman informasi apabuila keadaan darurat terjadi
  8. Upaya upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan
 III  Informasi yang wajib tersedia setiap saat 
A Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat yang sekurang kurangnya terdiri atas :

  1. Daftar Informasi Publik (DIP) (view)
  2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik (view)
  3. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (view)
  4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan 🙁view)

4.1.            Pedoman pengelolaan informasi, administrasi

personil dan keuangan (view)

4.2.            Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi

nama, sejarah karir atau posisi, sejarah

pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang

pernah diterima(view)

4.3.            Anggaran Badan Publik secara umum maupun

anggaran secara khusus unit pelaksana teknis

serta laporan keuangan

4.4.            Data statistic yang dibuat dan dikelola oleh

Badan Publik

  1. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
  2. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
  3. Syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
  4. Data perbendaharaan tau iventaris
  5. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
  6. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
  7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi public yang dilaksanakan , sarana dan prasarana layanan informasi public yang dimiliki bersetta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan informasi public beserta kualitasnya, anggaran layanan informasi public serta laporan penggunaannya
  8. Jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
  9. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
  10. Daftar serta hasil hasil penelitian yang dilakukan
  11. Informasi public lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan an/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalan pasal 11 Undang Undang KeterbukaanInformasi Publik
  12. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banak dan ketertiban umum
  13. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan terbuka untuk umum