Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. SOP-PPID-BARU
SOP PPID BARU

2. SOP-PPID-Pelayanan-Iformasi-Publik1
SOP PPID Pelayanan Iformasi Publik

3. SOP-PPID-Penyususnan-DIP1
SOP PPID Penyususnan DIP

4. SOP-PPID-Sengketa-Informasi1
SOP PPID Sengketa Informasi

5. Keputusan-Bupati-Blitar-Tentang-Standar-Operasional-Prosedur-Layanan-Informasi-Publik-Dilingkungan-Pemerintah-Kabupaten-Blitar
Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

PP No 61 Tahun 2010 Ttg Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 14 ayat (d) PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik .

  1. SOP Pelayanan Informasi Publik
  2. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Permohonan Informasi :

[pdf-embedder url=”http://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/03/sop-permohonan.jpg”>sop permohonan

  1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi /online mengisi formulir permintaan informasi (download) dengan melampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi untuk perorangan dan untuk LSM / Ormas melampirkan foto copi /legalitas akte pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian HUM dan HAM, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/setempat , surat keterangan domisili ormas/LSM, AD/ART oramas/LSM. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaan/logis, serta bmateri informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
  2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi public
  3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik dan setalah melengkapi /melampirkan foto copi persyaratan yang telah ditetapkan.
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, dan apabila informasi publik yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan , PPID berhak menolak dan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Petugas memberikan tanda bukti /berita acara penyerahan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi public
  6. Membukukan dan mencatat setiap permohonan dan memberikan informasi public.