INFORMASI SERTA MERTA

DATA SEMENTARA KERUSAKAN AKIBAT GEMPA BUMI 10 APRIL 2021 DI KABUPATEN BLITAR

  • DATA SEMENTARA KERUSAKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR AKIBAT GEMPA BUMI HARI SABTU 10 APRIL  2021
  • DATA SEMENTARA KERUSAKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR AKIBAT GEMPA BUMI HARI SABTU 10 APRIL  2021
  • DATA SEMENTARA KERUSAKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR AKIBAT GEMPA BUMI HARI SABTU 10 APRIL  2021

 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK PENGENDALIAN COVID-19

  • SE BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
  • Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur
  • INMENDAGRI Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
  • SE GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 973 TAHUN 2021 Tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bepergian Ke Luar Daerah Selama Libur Tahun Baru IMLEK 2572 KONGZILI dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)
  • SE MENTERI PANRB NOMOR.04 TAHUN 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru IMLEK 2572 KONGZILI dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)
  • SE BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019
  • Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur 
  • INMENDAGRI Nomor 03 Tahun 2021 Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 
  • INMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 
  • KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengedalian CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 
  • SE Bupati Blitar Nomor 05 Tahun 2021Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian COVID-19
  • Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian COVID-19
  • SE Bupati Blitar No.27 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019

 

II Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
A Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancamhajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.
B Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

  1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa (Dinkes, BPBD)
  2. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknologi, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. (Dinkes, BPBD, Dinas Sosial)
  3. Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror (Bakesbangpol)
  4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular (Dinkes)
  5. Informasi tentang racun pada baan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau (Dinkes)
  6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik (Bakesbangpol)
C Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangng kurangnya meliputi :

  1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan
  2. Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umummaupun pegawai Badan Publik yang menerima ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut
  3. Prosedur dan tempat avakuasi apabila keadaan darurat terjadi
  4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan
  5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang
  6. Piahk pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajt hidup orang banyak dan ketertiban umum
  7. Tata cara pengumuman informasi apabuila keadaan darurat terjadi
  8. Upaya upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan