Pelaksanaan Pilkades serentak di 153 desa di Kabupaten Blitar tinggal 2 hari lagi, dan kini memasuki masa tenang. Pemerintah Kabupaten Blitar, menginstruksikan pada panitia penyelanggara di tingkat desa agar independen. Demikian diungkapkan Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso. Menurut Hendro, panitia wajib netral dalam melaksanakan tugas dan harus sesuai dengan peraturan daerah, peraturan Bupati dan tata tertip pilkades di tingkat desa. Jika dalam penyelanggaraan pilkades, panitia keluar dari aturan, BPD dan camat yang mempunyai kewenangan mengingatkan. Sedangkan tim di tingkat Kabupaten Blitar hanya sebatas memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan camat, jika ada persoalan yang tidak dapat terselesaikan. Panitia yang independen dapat meminimalisir konflik yang muncul di lapangan, sehingga panitia ditingkat desa harus benar-benar independen. Lanjut jauh Hendro mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Blitar akan memantau secara langsung pelaksanaan pilkades serentak pada 27 Oktober 2013 mendatang dengan dibagi dalam 3 tim. Tim pertama dipimpin Bupati memantau wilayah Blitar Timur dan Blitar Selatan, tim kedua di pimpin Wakil Bupati melakukan pengawasan di Blitar Barat dan Blitar Selatan sedangkan Blitar Utara dan kecamatan yang ada disekitar Pemkab Blitar akan dipantau oleh tim yang dipimpin oleh Sekda. Sementara itu, beberda desa yang perlu mendapat perhatian khusus seperti desa Ngadirenggo, terdapat pemukiman yang terpisah sehingag panitia meneyediakan armada untuk penjemputan pemilih, Desa Resapombo karena memliki wilayah yang cukup luas dan terpisah, Pilkades dilakukan di 4 TPS, namun saat penghitungan tetap dilakukan di Kantor Desa. (IR-Dishubkominfo)
TEKAN KONFLIK, PANITIA PILKADES HARUS INDEPENDEN
