Blitar – Meski kebijakan pembatasan BBM bersubsidi khususnya solar belum menyentuh kawasan Kab. Blitar, namun Organda Kab. Blitar mengirimkan nota protes ke Pemerintah Pusat. Diungkapkan Ketua Organda Kab. Blitar, Heri Romadhon, nota protes tersebut mewakili ketidaksepakatan pengusaha angkutan baik barang maupun penumpang di bawah Organda terkait kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang melakukan pembatasan BBM bersubsidi khususnya solar.

Nota protes tersebut disampaikan melalui Organda Pusat yang isinya meminta pemerintah agar melakukan pembenahan sistem subsidi BBM serta mengkaji kembali soal kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Organda Kab. Blitar   lebih sepakat jika harga BBM dinaikkan, tentu pengusaha  lebih bisa mengkalkulasi kebutuhan dan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dengan pembatasan BBM, selain mengalami kerugian seperti membengkaknya biaya produksi, juga berpengaruh pada efisiensi waktu, angkutan yang menempuh perjalanan panjang hingga luar kota bahkan daerah tentu dirugikan jika BBM dibatasi. Misalnya jika angkutan barang hanya diperbolehkan mengisi solar sebanyak 40 liter/hari, tentu akibatnya kendaraan angkutan akan memakan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan.

Diakui Heri, memang hingga kini kebijakan soal pembatasan BBM bersubsidi belum sampai di Kab. Blitar, namun seiring berjalannya waktu Organda Kab. Blitar yakin pemerintah pusat akan memberlakukannya hingga ke daerah. (IM-Dishubkominfo)