Blitar – Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Blitar Keberatan, jika pengusaha angkutan umum harus berbadan hukum. Sesuai dengan aturan pemerintah, kendaraan angkutan orang dan barang kini tak bisa lagi atas nama perorangan. Setiap kendaraan angkutan orang dan barang harus berbadan hukum, seperti BUMN/ BUMD/ PT atau koperasi. Kewajiban menjadikan angkutan sebagai badan hukum per 1 Maret yang dibatasi hingga 31 Desember 2015 mendatang ini, mendapatkan respons dari Ketua Organda Kabupaten Blitar, Heri Romadhon. Menurutnya, para pengusaha angkutan merasa keberatan jika harus berbadan hukum, karena yang menjadi masalah adalah pengusaha angkutan ada yang hanya mempunya 1 atau 2 angkutan saja. Sebelumnya Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Zaenal Arifin menginformasikan, Perusahaan transportasi darat wajib memiliki badan hukum sehingga memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan pembinaan meski kebijakan itu menimbulkan berbagai konsekuensi yang memberatkan pelaku usaha. Aturan yang mewajibkan parusahaan transportasi darat berbentuk sebuah badan hukum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.17/2014 tentang angkutan jalan. (RIZ-Dishubkominfo).