Blitar – Semua pimpinan daerah di Kabupaten Blitar telah sepakat bahwa penambangan liar yang tidak berijin (illegal mining) ditertibkan mulai 1 April 2015, baik itu di wilayah hukum polresta Blitar dan Polres Blitar. Hal ini mengemuka pada Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) yang dipimpin langsung oleh Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH, pada Selasa (24/03/2015), di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar. Bupati Blitar mengungkapkan penertiban penambangan liar harus segera dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut sangat luas diantaranya; penambangan yang tidak terkontrol mengakibatkan kerusakan lingkungan pada kawasan pertambangan, kerusakan jalan karena intensitas angkutan yang melebihi tonase, kerusakan infrastruktur sungai (tanggul, cekdam dan pondasi jembatan). Selian itu juga berpotensi mengakibatkan bencana longsor, matinya sumber mata air dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak terdata.  Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap, agar pelaksanaan penertiban bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, operasi penertiban akan dilakukan secara gabungan dengan melibatkan Polres Blitar dan Polresta Blitar, Satpol PP serta SKPD terkait seperti Dishubkominfo, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Bupati Blitar juga mendukung adanya penegakkan hukum secara tegas dan tidak tebang pilih, hal ini dimaksutkan supaya menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha tambang yang illegal.

Secara terpisah, Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Sumantri mengungkapkan, hasil rapat yang telah digelar pada 31 Maret 2015, pihak Polres Blitar telah mengadakan sosialisasi bahwa 1 April 2015 seluruh kegiatan pertambangan tanpa ijin harus dihentikan.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Blitar Tanggal 9 September 2014 sudah mengadakan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap sekitar 200 orang penambang tanpa izin di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dengan harapan masyarakat segera mengajukan izin baru pertambangan. Namun sejak Wilayah Penambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada 27 Februari 2014 s/d saat ini, belum ada pengajuan izin baru pertambangan di wilayah Kabupaten Blitar.  Dan pada tanggal 19 Desember 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat edaran yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa terhitung sejak 2 Oktober 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh mengeluarkan izin terkait dengan masalah Energi dan Sumber Daya Mineral, baik izin baru maupun izin perpanjangan.

Wilayah pertambangan di Kabupaten Blitar ada dua, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).  WPR Kabupaten Blitar merupakan area yang berada di aliran Sungai Brantas, Anak Sungai Brantas dan Kantong Lahar (area ini membentang di wilayah Blitar Bagian Utara).  Sedangkan Area WUP Kab. Blitar adalah area yang berada di wilayah Blitar Bagian Selatan. Sesuai dengan Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol, C pada wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur, pada area WPR ini kegiatan usaha pertambangan hanya boleh dilakukan secara manual tidak boleh menggunakan alat berat (back hoe, shovel dozer, loader dll). Sedangkan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 pasal 48, disampaikan bahwa kegiatan usaha di wilayah WPR tersebut hanya boleh menggunakan peralatan mekanis yaitu diesel dengan kapasitas maks. 25 HP. Dan pada area WUP ini kegiatan usaha pertambangan boleh dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat, baik itu perorangan maupun badan hukum (koperasi, CV, dan PT). Untuk itu baik perseorangan maupun perusahaan di dorong segera mengajukan ijin.

Sedangkan wilayah Pertambangan Rakyat yang boleh ditambang berdasarkan kajian dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) pada wilayah Kantong Lahar Gunung Kelud adalah Kantong Lahar Kali Badak dengan jumlah cadangan 12 juta m3, Kantong Lahar Kali Putih dengan jumlah cadangan 6 juta m3, Kantong Lahar Kali Semut dengan jumlah cadangan 3 juta m3. Sedangkan sungai yang ada kegiatan Tambang Pasir/Batu antara lain Sungai Kali Lekso sekitar 8 Lokasi, Sungai Kali Semut        sekitar 10 Lokasi, Sungai Kali Jari kurang lebih ada 7 Lokasi, Sungai Kali Putih ada 11 Lokasi, Sungai Kali Badak sekitar 16 Lokasi dan Sungai Kali Abab Ada namun relatif kecil (jarang dikomersilkan).

Peran pemerintah Kabupaten Blitar dalam persoalan ini diantaranya menciptakan iklim usaha pertambangan di Kabupaten Blitar yang kondusif, mengupayakan pelaksanaan Good Mining Practice (penambangan yang baik dan benar) serta M5 (Memantau, Mendorong, Membantu, Mengawal dan Memfasilitasi) masyarakat  atau pelaku usaha tambang. Selain itu  dalam rangka menyelamatkan aset negara ini akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengangkutan galian. Melalui aturan itu kendaraan pengangkut hasil tambang akan di batasi  operasionalnya hanya siang hari. Mengingat jika malam hari akan kesulitan dalam hal pengawasan. Faktanya, kondisi yang terjadi di lapangan operasional penambangan dilakukan 24 jam dan banyak pemilik kendaraan yang merubah dimensi kendaraan.  Seperti penambahan panjang kendaraan dan penambahan tinggi bak muatan agar muatannya bisa lebih banyak. Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merusak infrastruktur jalan. ( Humas-Dishubkominfo)