Blitar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar rapat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mensinkronkan Basis Data Terpadu (BDT). Agenda pemutahiran data tersebut sebagai bagian dari tekad Pemkab Blitar dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Keseriusan Pemkab Blitar ditunjukkan dengan membentuk TKPK tahun 2015 dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/139/409.012/KPTS/2015. Koordinasi sosialisai BDT sebagai bagian dari pra syarat utama kebijakan pemerintah untuk tersedianya data penerima manfaat bagi keluarga miskin. Basis progam pemerintah selama ini bersumber dari BDT sebagai salah satu acuan dalam pemberian manfaat terhadap masyarakat miskin sesuai dengan “by name by address”. Sedangkan pengelolaan BDT bersumber dari TNP2K.

Untuk menjaminkan kualitas BDT yang ditujukan dengan meminimalisir kesalahan serta memastikan progam pemerintah mampu menjangkau masyarakat miskin maka diperlukan beberapa tahapan. Diantaranya dengan meningkatan kualitas BDT melalui dua tahap yaitu melalui Forum Komunikasi Publik atau yang biasa disebut dengan rembug desa, serta pendataan. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Herry Noegroho, menjelaskan pentingnya merancang sistem untuk memastikan BDT mampu dimanfaatkan untuk progam pemerintah dengan memperluas penyasaran dan komplementalitas antar progam. Sehingga tujuan pemanfaatan BDT perlu ditunjang oleh kepercayaan dan rasa kepemilikan pemerintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan mekanisme PBDT 2015 diawali dengan FKP atau musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang dipimpin langsung oleh fasilitator dan asisten fasilitator.

Dalam musyawarah tingkat desa/kelurahan ini diperlukan adanya keterlibatan Pemda dan tokoh masyarakat secara aktif, untuk memperbaiki data daftar rumah tangga yang dicacah oleh BPS. Lanjut Bupati, pandangan utama terhadap FKP dinilai penting, sebagai kunci dalam ketepatan sasaran dengan mengurangi kekurang cakupan dan kebocoran. Bupati juga menjelaskan untuk itu diperlukan peran sentra pembentukan TKPK dalam hal melakukan konsultasi publik. Diantaranya memiliki peranan utama sebagai vocal point dan koordinator dalam pelaksanaan konsultasi publik di wilayah administratif. Selain itu juga memastikan data kemiskinan daerah terintegrasi dalam daftar awal rumah tangga untuk konsultasi publik. Serta memastikan data hasil konsultasi publik tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat untuk digunakan sebagai acuan PBDT 2015. Bupati Herry juga menambahkan dengan menginstruksikan semua Camat untuk meneruskan pada jajaran di bawah yakni Desa/Kelurahan agar berperan aktif dalam FKP yang ada di tingkatan masing – masing Desa dan Kelurahan sebagai bagian utama dalam mendukung progam BDT 2015.(Humas)