Blitar  – Sesuai dengan PERMENAKER Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang THR menyebut, pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan harus dibayarkan maksimal 7 hari sebelum hari raya tiba. Berbeda dengan sebelumnya, kini pemberian THR harus dilakukan karena jika tidak, akan ada sanksi tegas dari Pemerintah. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Arinal Huda, pemberian THR harus dilaksanakan oleh para pengusaha kepada pekerja yang telah bekerja rutin selama 1 bulan penuh. Arinal Huda menegaskan akan ada sanksi tegas dari Pemerintah berdasarkan PERMENAKER Nomor 1 tahun 2016 jika perusahaan yang telat membayar sampai Hari Raya selesai, tetap harus membayar sedangkan jika tetap tak membayar THR akan ada sanksi administratif berupa pembekuan pelayanan publik, atau tidak dilayani dalam melakukan kepengurusan administrasi publik. Arinal Huda menambahkan, dalam mengawasi pemberian THR akan ada petugas yang mendatangi perusahaan guna melakukan cross cek THR.(RIZ-Dishubkominfo)