Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memfasilitasi peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Kabupaten Blitar dengan instansi terkait. Ini terkait keluhan para peternak telur yang mengalami kerugian akibat tidak seimbangnya harga pakan dan telur. Fasilitasi para peternak tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, Marhenis, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP, Misbah dari Asosiasi Peternak Nasional, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan KPPUD Jawa Timur. Harapannya, fasilitasi yang berlangsung di Lantai 2 Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Rabu (22/2) bisa memberikan solusi yakni harga telur dan pakan bisa seimbang sehingga peternak tidak merugi.
Wakil Bupati Blitar, Marhaenis dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah penyokong telur terbesar tingkat nasional. Ketidakseimbangan antara harga telur dan pakan tentu akan sangat mempengaruhi tingkat produksi dan pastinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan telur di tingkat nasional. Kejadian ini tidak hanya sekali bagi peternak di Kabupaten Blitar.Harapannya, kondisi ini segera bisa diatasi. Fasilitasi yang berlangsung hari ini (Rabu, 22 Pebruari 2017) mendapatkan hasil yang positif. Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun KPPUD yang telah sigap menyikapi keluhan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP, mengungkapkan, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar, namun juga Pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari hasil kunjungan kelapangan yang notabene kepara peternak, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP menyatakan rasa keprihatinannya. Pasalnya, para peternak mengalami kerugian, karena disparitas harga. Dan mayoritas terlilit hutang dengan bank. Harga telur dari peternak sekitar Rp.12.000-Rp.13.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasaran harga telur Rp.18.000/kg. Sedangkan harga di Jakarta mencapai Rp.21.000/kg. Ada indikasi permainan harga dipasar. Namun hal ini akan terus diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD). Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blitar harus segera melakukan action antara lain, membuat program asuransi bagi para peternak ayam petelur dengan pihak jasa asuransi. Pemkab.Blitar bisa mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang asuransi bagi peternak ayam petelur. Selain itu melakukan rescheduling hutang. Artinya pihak Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan komunikasi dengan perbankan terhadap hutang para peternak tersebut. Ini segera dilakukan pada bulan Pebruari sampai Maret 2017, juga membuat koperasi peternak. Bahkan, jika terdapat dana talangan harus segera didistribusikan untuk menutup kerugian peternak. Sementara pada Kamis, 23 Pebruari 2017 pukul 09.00 di Kampus UGM Yogyakarta, perwakilan peternak diharapkan hadir untuk menyaksikan penandatanganan para integrator yang isinya antara lain pembatasan budidaya dan menjaga iklim harga agar tetap kondusif. Bagi KPPUD harus terus melakukan penyelidikan terhadap indikasi permainan harga. Termasuk pelanggaran lain yang terjadi dilapangan. Jika perlu KPPUD berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan melakukan moratorium atau kaji ulang perusahaan yang bergerak dibidang pakan ternak. Untuk pemerintah pusat sendiri akan melakukan beberapa upaya yakni, melakukan sertifikasi ternak atau pemeriksaan mutu DOC/DOD/DOQ terhadap kesesuaian standar. Pihak Kementan juga akan mengundang Kementerian Perdagangan, broker seluruh Indonesia terkait masalah ini. Diharapkan, perusahaan dibidang customer food supaya bisa membeli telur, sehingga harga cepat pulih, tidak terjadi penumpukan. Nasional sangat terpengaruh dengan kondisi ini, pasalnya 85% produksi telur dari Jawa Timur. Dia juga menyerukan semua elemen menyerukan kampanye makan telur.
Terkait penumpukan telur, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Rohayati menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan penyumbang telur sekitar 35-40% di Jawa Timur. Tahun 2016, pertumbuhan telur di Jatim mencapai 5,2%. Padahal target pertumbuhan telur sekitar 2,5%. Untuk itu, pihak Provinsi Jawa Timur meminta kepada Pemerintah Pusat untuk turut mengatur distribusi telur tersebut. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu provinsi saja sementara masih ada provinsi di Indonesia ini yang mengalami kelangkaan. Sedangkan untuk asuransi bagi para peternak ayam petelur, secara umum di Jawa Timur belum ada program tersebut. Jadi pemerintah pusat bisa melakukan ujicoba di Jatim, karena selama ini yang sudah berjalan yakni asuransi sapi potong. Rohayati juga menyampaikan, jika pihaknya secara intens terus melakukan monitoring, menghitung demans and supplay terhadap produksi telur.
Ditempat yang sama, Ir.Mashudi, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah proaktif menyikapi keluhan para peternak ayam petelur diantaranya dengan memfasilitasi para peternak dengan isntansi terkait seperti sekarang ini, memberikan pembinaan efisiensi usaha.Misalnya, dengan memproduksi pakan sendiri. Ini sebagai antiusoipasi jika harga pakan mahal.Selain itu, melakukan pengawasan mutu dan bibit ternak termasuk obat ternak yang beredar. Untuk dana talangan saat ini pada Dinas Peternakan dan Perikanan belum ada, pasalnya dana tersebut bersifat hibah dan sangat rumit prosedurnya. Terkait rescheduling hutang pihaknya akan bekerjasama dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk membicarakan hal ini dengan pihak perbankan. Mengingat , para peternak berhutang mandiri. Sekedar mengingatkan, jumlah peternak ayam petelur di kabupaten ini sekitar 4.300 peternak.
Misbah, dari Asosiasi Peternak Nasional dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Kementerian Pertanian terkait pakan. Mengingat isu jagung impor yang tidak terserap akan dialihkan ke feedmeal sudah tersebar dikalangan peternak. Karena memang jagung impor untuk para peternak. Seperti yang diakui peternak, jatah untuk Jawa Timur tidak 50 ribu ton. Sementara di Banten hanya terserap sekitar 1000 ton. Sedangkan di lampung belum terserap dan masih sekitar 800 ribu ton. Pihaknya juga meminta KPPU untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang menjual telur tetas di pasar becek. Ini harus ada fakta. Jika terbukti harus ada sanksi yang tegas. Harapannya, masalah ini segera membaik. Hal ini seperti harapan beberapa para peternak yang hadir dalam kegiatan itu.
Diakhir kegiatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembanguan, Drs. Miftachudin, MM mengungkapkan, beberapa solusi yang telah ditawarkan baik dari Kementan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Asosiasi Peternak Nasional juga dari Pemkab.Blitar bisa dilaksanakan. Sehingga harga bisa stabil dan peternak tidak merugi. (Humas)