Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Ini sesuai dengan visi Bupati/Wakil Blitar, Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.  Satu diantara upaya untuk mensejahterakan masyarakat yakni dengan disitribusi beras sejahtera (rastra) bagi rumah tangga  miskin. Sebelumnya rastra dikenal  dengan raskin (beras untuk masyarakat miskin). Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si saat membuka Sosialisasi Kebijakan Program Subsidi Rastra Tahun 2017 di Lantai 3 Kantor Bupati Blitar, Selasa (25/4).

Disampaikan pula bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan  merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Melalui Program Rastra diharapkan,  dapat mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.  Selain itu sebagai ketahanan pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Mengingat selama ini kebutuhan pangan mencapai 72,98 % dan non pangan sekitar 27,04%. Menurutnya, pemberian bantuan rastra merupakan instruksi dari Presiden RI melalui Bulog. Ini juga sebagai upaya untuk mensejahterakan para petani, mengingat mayoritas penduduk di negeri ini bermata pencaharian sebagai petani. Terkait itu, Tim Koordinasi Penyalur Rastra agar segera melakukan pendataan daftar  penerima manfaat dari rastra ini. Agar pengawasan terhadap distribusi rastra bisa maksimal, juga tepat sasaran.

Dihadapan undangan yang hadir seperti seluruh Camat, Kasi Kesos masing-masing kecamatan, Kades/Lurah se-Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si ini juga mengungkapkan bahwa penyaluran rastra di Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 sebesar 10,71%, Tahun 2013 tinggal 10,57%, Tahun 2014 sebesar 10,22% dan Tahun 2015 sekitar 9,99%.  Harapannya, tahun-tahun berikutnya jumlah penyaluran rastra semakin menurun. Ini mengindasikan bahwa, masyarakat sejahtera makin meningkat.

Sementara itu, Krisna Murtiyanto,  Kepala Sub Divre Perum  Bulog Tulung Agung-Divre Jawa Timur dalam paparannya menyampaikan,  tugas Perum Bulog dalam program rastra yaitu melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penyaluran rastra sampai dengan titik distribusi (TD). Target  pengadaan Tahun 2017 yakni 55 ribu ton setara beras dan realisasi per tanggal 19 April 2017 yakni sebesar 20.954 ton setara beras atau sekitar 38%.  Untuk pergerakan beras melalui movement nasional setiap tahunnya mencapai 800 ribu-1,2  juta ton.

Lebih lanjut Krisna Murtiyanto menyampaikan, tentang strategi penyaluran Rastra 2017 diantaranya percepatan penyaluran rastra 2017 di daerah dengan penambahan jam pelayanan gudang, pelayanan rastra Sabtu-Minggu (jika diperlukan), dan antisipasi persiapan Hari Raya Idul Fitri dengan mengoptimalkan penyaluran rastra dalam rangka stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

Diungkapkan pula, penyaluran di titik distribusi dilakukan rutin oleh BULOG setiap bulan, alokasi secara cash and carry dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila kuantitas dan kualitas raskin tidak sesuai maka Satker Raskin akan mengganti beras dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Dia menjelaskan, untuk menjaga ketepatan, kualitas dan kuantitas raskin pihak BULOG melakukan beberapa hal diantaranya; perawatan kualitas di gudang selama masa penyimpanan, melakukan pengecekan kuantitas/kualitas beras secara sampling sebelum didistribusikan bersama Tim Koordiansi raskin Kabupaten/Kota. Unsur yang diperiksa yakni berat/isi setiap karung, kenampakan kualitas beras (warna, bau, kebersihan, bebas dari hama).

Narasumber lain dalam kegiatan tersebut adalah Junaedi Zahhari dari Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, disampaikan bahwa kebijakan program subsidi rastra dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2017 menggunakan dual system yakni program bantuan pangan non tunai bagi 44 kota dan program subsidi raskin/rastra reguler 470 kabupaten/kota.

Sasaran di Jawa Timur 2.742.633 KPM dan sasaran di Kabupaten Blitar sekitar 77.165 KPM. Untuk itu diharapkan ada perbaikan data sasaran penerima manfaat rastra yakni dengan pelibatan pemerintah, pelibatan masyarakat dan one deman application (mekanisme pendaftaran mandiri) yakni TNP2K.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Dra. Tuti Komariyati, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa, kegiatan yang akan berlangsung dua hari (25-26 April 2017) ini bertujuan agar Tim Koordinasi Subsidi Rastra  dapat mengetahui kebijakan subsidi rastra pada Tahun 2017. Kegiatan ini agar berlangsung maksimal dibagi menjadi dua hari. Untuk hari pertama (25 April 2017) peserta diantaranya dari Kecamatan Bakung, Wonotirto, Wonodadi, dan Ponggok dengan jumlah peserta 167 orang. Sedangkan pada pada tanggal 26 April 2017 peserta dari Kecamatan Kanigoro, Talun, Wlingi, Selorejo dan Selopuro berjumlah 154 orang. Sehingga total peserta 321 orang. Narasumber dari kegiatan tersebut dari Sub Divre Perum  Bulog Tulung Agung-Divre Jawa Timur dan Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur. (Humas)