Blitar – Pemerintah terus beruapaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan disegala sektor. Presiden Jokowi pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pasa aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam sambutannya pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017 yang dibacakan oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Bupati Blitar, Senin (22/5).
Dalam sambutan tersebut juga diungkapkan, disektor kelistrikan, misalnya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2500 desa belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik Tahun 2016 sebesar Rp.12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pemerataan ekonomi dibidang infrastruktur jalan raya. Dari 4.300 km jalan Trans-Papua, 3.800 km diantaranya telah dibuka. Dibidang agraria, telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yakni lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan, dan pelatihan vokasi. Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan disektor Kominfo melalui program Palapa Ring berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadbrand) dapat dinikmati secara luas.
Melalaui tema, “Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional,” Menkominfo mengajak masyarakat harus terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Mengingat, dengan inovasi digital masyarakat dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk mengedepankan kepentingan bangsa.
Sementara itu, usai memberikan SK CPNS kepada Bidan PTT dan penghargaan kepada PNS yang purna tugas secara simbolis, Bupati Blitar juga menyampaikan, pemerintah Kabupaten Blitar masih memberlakukan moratorium pengadaan calon PNS sampai 2019. Pada Tahun 2016, pemerintah sangat membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum dan dikecualikan untuk pengangkatan dokter, dokter gigi dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2016, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini telah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk pengangkatan dokter gigi dan Bidan PTT serta dengan Kementerian Pertanian untuk pengangkatan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian menjadi pegawai daerah. Pada kesempatan tersebut pula, dilaksanakan pemberian penghargaan purna tugas dan klaim otomatis bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dari PT. Taspen Persero Cabang Kediri. Bupati Blitar menyampaikan terima kasih kepada para PNS yang purna tugas atas dedikasinya menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai PNS. Harapannya, bagi para PNS yang purna tugas agar bisa mengabdikan diri dalam bentuk lain misalnya, aktif pada kegiatan sosial, membuka usaha baru.
Seperti diketahui, Tahun 2017 telah dirintis kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas dan bekerjasama dengan UPT Pelatihan Kerja Pertanian, Penyiapan dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati Malang. Ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi PNS yang akan purna tugas, sehingga mempunyai kesiapan diri dan mempunyai kegiataan yang bermanfaat dimasa pensiun. (Humas)