Blitar – Setelah hampir sembilan tahun menunggu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, akhirnya Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan opini tersebut pada hari Rabu, 31Mei 2017. Opini ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.  LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM.  Dengan opini WTP, menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar karena telah bekerja keras untuk mendapatkan opini itu. Mengingat sebelumnya Kabupaten Blitar selalu mendapatkan opini WDP. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kamis (1/6) di Halaman Kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga mengingatkan, dengan adanya opini WTP dari BPK ini, tugas Pemerintah Kabupaten Blitar semakin berat, sehingga kerja keras, semangat dan dedikasi tinggi tetap diperlukan. Akuntabilitas dan transparansi tetap dikedepankan. Sehingga opini WTP bisa dipertahankan. Mengingat ada beberapa daerah yang semula sudah memperoleh opini WTP kemudian turun menjadi WDP. Menurutnya, hal ini menjadi pengalaman untuk terus bekerja dan bekerja agar opini WTP bisa bertahan.

Seperti diketahui, dalam siaran persnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk kepada Kabupaten Blitar. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir dalam acara penyerahan LHP.

Dari LHP yang diserahkan  pada Rabu, 31 Mei 2017 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ,  12 pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 pemerintah daerah berhasil meningkatkan opini dari WDP menjadi WTP, 1 pemerintah daerah tetap memperoleh opini WDP, dan 3 pemerintah daerah mengalami penurunan opini dari sebelumnya WTP menjadi WDP. Rincian opini BPK atas laporan keuangan TA 2016 kepada 20 pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Masih menurut siaran pers dari BPK, dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2016 pada 20 daerah, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan penyimpangan yang berakibat indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan pada akun-akun yang memiliki kompleksitas tinggi, antara lain:

  1. Belanja Modal khususnya Jalan, Irigasi, Jaringan, dan Gedung masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian daerah
  2. Cukup banyak ditemukan adanya kelemahan sistem dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah
  3. Beberapa permasalahan Aset Tetap yang terjadi dalam pemeriksaan LKPD TA 2016 ini antara lain regrouping atas aset-aset hasil kapitalisasi pemeliharaan dan renovasi, serta kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dicatat terpisah dengan aset induknya
  4. Dalam penyaluran Investasi Non Permanen-Dana Bergulir, cukup banyak ditemukan perbedaan antara rincian penerima/debitur dengan total nilai yang disalurkan dan pemda tampaknya kurang optimal untuk melakukan penagihan.
  5. Potensi permasalahan lain yang juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia adalah adanya pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov. Hal ini tentu akan menjadi PR tersendiri khususnya dalam hal penyerahan aset. Daftar aset yang akan diserahkan kepada Pemprov yang menjadi lampiran BAST cukup banyak yang bermasalah sehingga kedepannya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap neraca pemerintah Kabupaten/Kota.(Humas)