Blitar – Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diantarnya memantau perkembangan harga komoditas, terutama harga pangan, serta mengevaluasi sumber-sumber dan tekanan inflasi. Muara dari keberadaannya adalah pengendalian harga komoditas. Atau dengan kata lain, keberadaan TPID menjadi semacam “jembatan” untuk menghubungkan permintaan (demand) dan pemasukan (supply), terutama kebijakan terkait produksi dan distribusi barang. Ini artinya TPID memiliki peran sebagai penjaga stabilitas harga. Hal ini mengemuka pada kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Rumah Makan Ayam Bakar Bu Mamik, Blitar, Kamis (29/12).
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir.Suwandito saat menyampaikan sambutan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Soebihandono, M.Si menyampaikan, inflasi yang wajar dan stabil akan menciptakan ekonomi yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan saja hanya bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok namun juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik serta Bulog.
Lebih lanjut disampaikannya, saat ini TPID Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya diantaranya, mengadakan operasi pasar (pasar murah) setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri di 22 kecamatan, dan pada Hari Natal Tahun 2016 dilaksanakan di Pasar Wlingi, pemantauan harga yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Juga memantau harga makanan dan minuman di pasar yang bekerjasama dengan instansi lain. Harapannya, seluruh TPID berkomitmen menstabilkan harga, terkendalinya inflasi daerah Kabupaten Blitar. Diingatkan pula, bahwa Kabupaten Blitar merupakan produsen sehingga harus dijaga produksinya. Dengan demikian target pasar bisa tetap bisa terlampaui.
Hal senada juga diungkapkan Drs. Heru Pujiono, M.Pd, Kepala Bagian Perekonomian. Dia menegaskan, tujuan dari Rapat Koordinasi TPID ini agar seluruh TPID di Kabupaten Blitar mempunyai komitmen menstabilkan harga. Selain pantauan harga, mengadakan pasar murah, juga mengadakan pameran di berbagai tempat baik di tingkat regional maupun nasional. Sesuai dengan Tema, “ Kinerja Ekonomi Kabupaten Blitar dan Prediksi Tahun 2017,” diharapkan Kabupaten Blitar tetap bisa mengendalikan inflasi, kesejahteraan semakin meningkat. Ini sesuai dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.
Kegiatan yang dihadiri oleh Camat dan perwakilan dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut, mendatangkan narasumber dari BI Cabang Kediri dan BPS Kabupaten Blitar. Dalam materinya, Kepala BPS Kabupaten Blitar, Drs. Sunaryo, M.Si memaparkan bahwa, perekonomian Kabupaten Blitar tetap tumbuh dan berkembang namun ada kecenderungan melambat dalam 5 tahun terakhir. Perlambatan petumbuhan ekonomi dipicu oleh perlambatan disektor pertanian dan perdagangan. Kendati demikian, PDRB Kabupaten Blitar menyumbang 1,58% PDRB di Jawa Timur atau se per-15 dari PDRB Kota Surabaya (Kontributor terbesar PDRB Jawa Timur). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar juga sedikit lebih cepat dibandingkan Trenggalek, Tulungagung, dan Kabupaten Kediri.
Kepala BPS Kabupaten Blitar juga mejelaskan, selama ini ekonomi Kabupaten Blitar bertumpu pada sektor pertanian. Potensi pertanian yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sangat besar. Kabupaten Blitar juga merupakan eksportir hasil pertanian dan peternakan terbesar di Jawa Timur. Namun diingatkan, Kabupaten Blitar harus melakukan terobosan untuk menjadikan produk pertanian lebih bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Atau dengan kata lain merubah wajah Kabupaten Blitar dari Agriculture being Agroindustry. Potensi ekonomi juga harus tereksplorasi secara maksimal.Termasuk kawasan wisata juga harus mulai digarap secara baik.
Sementara itu, Kepala Kantor BI Kediri, Djoko Raharto yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menyebutkan, berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) rata-rata 5 tahun terakhir secara umum pada struktur ekonomi Kabupaten Blitar didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 35,51%, sektor perdgangan besar dan eceran sebesar 16,87% dan sektor industry pengolahan sebesar 12,99% dan kontribusi pertanian, kehutanan dalam 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 1,38% diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,40% dan sektor jasa keungan sebesar 0,30%. Sedangkan untuk potensi Kabupaten Blitar seperti cabai merah mengalami surplus ekitar 16 ribu ton, cabai arwit surplus sekitar 33,5 ribu ton, telur ayam ras 16 juta ekor.
Djoko Raharto juga memprediksi kondisi inflasi kedepan karena faktor pendorong yang antara lain akan meningkatnya permintaan dan ekspektasi masyarakat pada momen hari Natal dan libur akhir tahun, gagal panen cabai akibat iklim kemarau basah masih menyebabkan peningkatan harga di pasar juga akan adanya kenaikan tarif angkutan umum sehubungan dengan musim liburan akhir tahun. Selain itu juga karena adanya factor penghambat yakni kecukupan pasokan dan stok komoditas volatile foods, terutama beras, operasi pasar dan pengendalian ekspektasi yang dilakukan oleh TPID dapat menekan laju inflasi. Untuk itu pihak BI memberikan rekomendasi antara lain melakukan pengecekan berkala terhadap kelancaran pasokan dan ketersediaan stok beras di gudang-gudang, melakukan identifikasi terhadap karakteristik komoditas daerah sekaligus memetakan surplus defisit serta resikonya, meningkatkan sinergi antar SKPD dan instansi serta mengalokasi anggaran dalam pengendalian harga juga tetap mengkomunikasikan hasil pemantauan dan informasi lainnya kepada masyarakat untuk mejaga ekspektasi.
Kepala BI ini juga mengingatkan tentang arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas VII TPID Tahun 2016 yang diantaranya agar pemerintah daerah memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendali inflasi, mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pengendalian inflasi serta agar mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga. Juga disarankan untuk membuat kebijakan dalam rangka memastikan keterdsediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.(Humas)