Profil BAKESBANGPOL

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

[pdf-embedder url=”http://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2013/07/PROFIL-KESBANG-sesuai-PPID.doc”>PROFIL KESBANG sesuai PPID 

PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BLITAR

A. INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK

1. 1.      KEDUDUKAN DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 6 Tahun 2011  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar berdomisili di Jalan Dr. Soetomo No. 53  Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Telepon / Fax ( 0342 ) 801243 dengan alamat E-mail : badan.kesbang@blitarkab.go.id

1. 2.      VISI DAN MISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

VISI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Visi yaitu :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG DEMOKRATIS, RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA UNTUK MENINGKATKAN PERSATUAN  DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH DALAM KEBERSAMAAN  ”.

MISI

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2012 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang berwawasan kebangsaan, berkerukunan dan berketahanan daerah yang kokoh.
2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan hak asazi manusia ( HAM ).
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki nilai – nilai kewaspadaan dini
4. Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif bagi masyarakat Kabupaten Blitar
5. Mewujudkan penguatan hubungan antar kelembagaan.

1. 3.      TUPOKSI

Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksakan tugas – tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan Hak Azasi Manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Badan Kesbangpol;
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia ;
4. Faslitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia ;
5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan  dan kesatuan bangsa ;
6. Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, antar organisasi tersebut ;
7. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan / atau rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak asazi manusia ;
9. Pemantauan, pengkajian dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan hak asazi manusia;
10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat  dan perangkat daerah ;
11. Penyediaan dan penataausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja ;
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar ;
    1. 1.      Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Badan

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
2. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
3. Pengkoordinasian  dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Badan
4. Pengkooordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang pada Badan
5. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
6. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan Badan
7. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
8. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
9. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
10. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala Badan dan semua unit Organisasi di Lingkungan Badan
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.1.   Sub. Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian penyususnan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah  data  dalam rangka menyusun rencana program, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas,  Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
3. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi
4. Penganalisaan hasil pelaksanaan program Badan
5. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program Badan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

1.2.   Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pegelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan  dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan
2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung
3. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran
4. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran
5. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor
6. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
7. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan
8. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung
   1. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
   2. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai  dengan bidang tugasnya

1.3.   Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala.

Sub Bagian Umum mempunyai Tugas :

1. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan Badan
2. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas  dan pelaksanaan kehumasan
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
4. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan Badan
5. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya
6. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
8. 2.      BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang Hubungan Antar Lembaga
2. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi Hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat.
3. Pelaksanaan pengolahan data partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat
4. Pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada
5. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan Parpol, Ormas / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, LSM, PTN dan PTS
6. Pelaksanaan pemantauan kegiatan Parpol, Ormas / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, LSM, PTN dan PTS
7. Fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar Parpol, Ormas / Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, LSM, PTN dan PTS
8. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program Hubungan Antar Lembaga dengan Instansi  dan atau lembaga terkait
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program Hubungan Antar Lembaga
10. Pelaksanaan Koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW anggta DPRD
    1. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya

2.1.      Sub Bidang Lembaga Politik

Sub Bidang Lembaga politik mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan partai politik, penyelenggaraan Pemilu dan Lembaga Legislatif dalam pelaksanaan demokrasi dan penguatan HAM
2. Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik, penyelenggaraan Pemilu dan lembaga legislatif serta Instasi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan demokrasi dan HAM di Lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Blitar  dan memantapkan sikap serta tingkah laku yang berdimensi demokrasi dan HAM
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi partai politik, Penyelenggaraan Pemilihan Umum  dan Lembaga Legislatif serta penumbuhan suasana politik yang demokratis yang penuh keterbukaan dan rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM
5. Menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik dan menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang
6. Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan penyelenggaraan Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya

2.2.      Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan Ormas, Lembaga Profesi dan LSM
2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Ormas, Lembaga Profesi dan LSM dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infra  struktur politik
3. Menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan Ormas, Lembaga Profesi dan LSM
4. Melakukan evaluasi  dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga Ormas, Lembaga Profesi dan LSM
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya
6. 3.      BIDANG INTEGRASI BANGSA

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Integrasi Bangsa

Untuk melaksanakan tugas Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Integrasi Bangsa
   1. Pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan serta penghargaan kebangsaan
   2. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait
   3. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wasbang dan ketahanan bangsa dan pembauran bangsa
   4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai – nilai kebangsaan
   5. Pelaksanaan  tugas – tugas lain yang diberikan olek Kepala Badan sesuai  bidang tugasnya

3.1.      Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan
2. Menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa serta nilai – nilai kebangsaan
3. Menyiapkan bahan meningkatkan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat
4. Menyiapkan bahan sosialisasi wasbang dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa
5. Menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya

3.2.       Sub Bidang Pembauran

Sub Bidang pembauran mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang pembauran bangsa
2. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran bangsa
4. Menyiapkan bahan pengkajian masalah pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
6. 4.      Bidang Budaya Politik

Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan koordiansi  fasilitasi di bidang budaya politik

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Budaya Politik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang Budaya Politik
   1. Pelaksanaan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya politik  dalam bidang Demokrasi dan HAM dan pengembangan Etika Politik
   2. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM dan pengembangan Etika Politik dengan Instansi dan atau Lembaga Terkait
   3. Pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma / nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban warga negara demi  terwujudnya demokratisasi
   4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan budaya politik di bidang demokrasi dan HAM dan pengembangan etika Politik
   5. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya

4.1.      Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asazi Manusia (HAM)

Sub Bidang Demokrasi dan HAM mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan penguatan HAM
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat
3. Menyiapkan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikap, tingkah laku yang rasional berdimensi Demokrasi dan HAM
4. Menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang Budaya Politik dalam pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Bidang tugas

4.2.      Sub Bidang Pengembangan Etika Politik 

Sub Bidang pengembangan etika politik mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pengembangan etika politik
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pengembangan etika politik.
3. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah  dan masyarakat
4. Menyiapkan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dalam upaya perwujudan demokratisasi
5. Menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

1. 5.      BIDANG KEWASPADAAN

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan.

Untuk melaksanakan  tugas bidang kewaspadaan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik
2. Melaksanakan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan  dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik
4. Melaksanakan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

5.1.      Sub Bidang Pencegahan Konflik

Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan di bidang pencegahan konflik
2. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja
4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

5.2.      Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas di bidang penanganan konflik sosial
2. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanganan konflik, sosial  dan pengawasan orang asing
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik
5. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kwalitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik, sosial  dan pengawasan orang asing
6. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik
7. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan
8. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi  dan rehabilitasi
   1. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas / instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing
   2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur
   3. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik, sosial  dan pengawasan orang asing
   4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

5.   GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

A. Dukungan Sumber Daya Manusia ( SDM )

Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

per 31 Desember 2013

Tabel 1.2

Personil Menurut Eselonisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

per 31 Desember 2013

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari tingkat kepangkatan dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil, personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3

Jumlah Personil Menurut Kepangkatan dan Golongan Ruang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

per 31 Desember 2013

1. 1.   Perlengkapan :

Pada akhir Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar  memiliki dan mengelola fasilitas sarana dan prasarana sebagai berikut :

C. JENIS – JENIS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Pelayanan Ijin Survey / Penelitian bagi Masyarakat / Mahasiswa.(sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan  di Kabupaten Blitar)
2. Pelayanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat ( ORMAS ), Lembaga Profesi dan Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) (sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012).

D. HAL – HAL LAIN YANG PERLU DIPUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan 2 (dua) jenis pelayanan tersebut diatas ada beberapa prosedur  yang perlu diketahui oleh masyrakat atara lain :

1. 1.      Pelayanan Ijin Survey / Penelitian bagi Masyarakat / Mahasiswa.
   1. Peneliti mengajukan surat Permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penelitian.
   2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verivikasi  surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
   3. Hasil verivikasi surat permohonan berupa Penerbitan Rekomendasi Penelitian atau penolakan  Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
   4. Penerbitan Rekomendasi Penelitian diberikan kepada peneliti  selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
   5. Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila penelitian lebih dari lama 6 ( enam ) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
   6. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.

2.  Pelayanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat ( ORMAS ), Lembaga Profesi dan Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM)

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Surat Permohonan pendaftaran
2. Akte pendiriran atau statuta orkemas yang disahkan Notaris
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris
4. Tujuan dan Program kerja Organisasi
5. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Orkemas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6. Biodata Pengurus organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya.
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4×6 terbaru dalam 3 bulan terakhir
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi
9. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa / Lurah / Camat atau sebutan lainnya
10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi
11. Foto kantor atau Sekretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak / atau ijin pakai dari pemilik / pengelola
    1. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik / pengelola
    2. Surat pernyatan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan atau / anggota organisasi
    3. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan atau / sekretaris atau sebutan lainnya
    4. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
    5. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain, yang ditanda tangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
    6. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
    7. Surat pernmyatan bertanggungjawab atas keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh Ketuadan Sekretaris atau sebutan lainnya
    8. Rekomendasi da kementerian agamauntuk orkemas yang mwmiliki kekhususan bidang keagamaan
    9. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
    10. Rekomendasi dari Kementerian / lembaga dan / atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja, dan
    11. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, umtuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara,pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN