Wakil kertua DPRD kabupaten Blitar, Hery Romadhon mengatakan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang taat hukum, pihaknya bersama seluruh anggota akan menyerahkan laporan harta kekayaan Penyelengara Negara sesuai yang diminta oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Menurutnya langkah ini dilakukan untuk mengawasi adanya kekayaan tidak wajar anggota Dewan selama menjabat. Saat ini, blangko isian L-H-K-P-N sudah diberikan ke lima puluh anggota dewan yang ada di Kabupaten Blitar. berkas ini akan diserahkan sebelum tanggal 19 Februari 2015, jatuh tempo yang ditetapkan K-P-K. ( AKA-Dishubkominfo)
LANGKAH ANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLITAR WAJIB MENYERAHKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
