PPID Blitar | Informasi Publik: Hak Anda Untuk tahu!

DISNAKERTRANS KABUPATEN BLITAR AKAN MELAKUKAN RAPAT DENGAN DEWAN PENGUPAHAN TERKAIT PP NO 78 TAHUN 2015 SOAL KENAIKAN UPAH 2016

by adiniyah | 5 Nov 2015 | Berita

Blitar – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar baru saja mengikuti bimbingan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur pada 26 Oktober lalu tentang pelaksanaan Perarutan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang memuat tentang kenaikan...

PPID Mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama Katagori PPID Inspirasional Pemerintah Kabupaten

by adiniyah | 4 Nov 2015 | Berita Foto

PPID Mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama Katagori PPID Inspirasional Pemerintah Kabupaten [pdf-embedder...

SESUAI INSTRUKSI DARI MENAKERTRANS, TAHUN 2016 DIPERKIRAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BLITAR NAIK SEBESAR 11,5 %

by adiniyah | 4 Nov 2015 | Berita

Blitar – Demikian diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar melalui kepala seksi pengupahan Mustofa. Ia menjelaskan, setelah menerima sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim terkait PP No 78 Tahun 2015...

KOMISI II DPRD KABUPATEN BLITAR MENYATAKAN TIDAK SETUJU DENGAN WACANA PEMERINTAH PUSAT YANG AKAN MENCABUT SUBSIDI TARIF LISTRIK PADA AWAL 2016 MENDATANG

by adiniyah | 4 Nov 2015 | Berita

Blitar – Diketahui Pemerintah telah memberikan kebijakan berupa wacana pencabutan subsidi tarif listrik untuk daya 450-900 volt ampere, pada awal Tahun 2016 mendatang. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Sutoyo mengatakan saat ini pihaknya sedang...

SK TENTANG PEMAKAIAN SERAGAM PUTIH HITAM UNTUK PNS DI KABUPATEN BLITAR BELUM TURUN

by adiniyah | 3 Nov 2015 | Berita

Blitar – Demikian diungkap Kepala Bagian Organisasi Pemkab Blitar, Jhonny Setyawan. Menurutnya hingga saat ini peraturan tentang pemakaian seragam baru untuk PNS di Lingkup Pemkab Blitar SK resminya belum turun. Pemakaian seragam untuk Aparatur Sipil Negara ini...

BERSIH DESA, TRADISI YANG HARUS LESTARI

by | 3 Nov 2015 | Berita

Blitar – Desa merupakan ujung tombak terselenggaranya Pemerintahan pada suatu Negara. Pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara...